JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Usulan usulan Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi pilkada langsung itu dinilai sebagai hal yang wajar dan perlu diapresiasi. Bahkan, jika mempertimbangkan Pilkada langsung lebih banyak mudharat dibanding manfaat maka tak ada yang tabu jika pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD.
Demikian benang merah yang bisa dihasilkan dalam Dialektika Demokrasi "Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?" bersama Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (Golkar), Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, dan anggota DPRD Wonosobo, Jawa Tengah Suwondo, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/11/2019).
“Usulan Pak Tito Karnavian memang mengejutkan. Tapi, bagaimana pun perjalanan pilkada langsung yang sarat money politics, beban biaya yang sangat besar, kongkalikong kepala daerah dengan pengusaha – pemodal, ada 127 kepala daerah kena kasus hukum, dan sebagainya mengharuskan evaluasi,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI FPPP, Arwani Thomafi.
Arwani mengakui jika pilkada langsung ini biayanya sangat besar. Baik sejak dari rekrutmen calon kepala daerah, sosialiasi di inetrnal partai, sosialiasi ke tim sukses, relawan, lembaga survei, sembako, iklan, alat peraga, dan sebagainya yang sudah pada tingkat ‘ditunggu’ masyarakat dalam setiap pilkada dan pemilu.
Padahal, ketika saat ini sudah serba digital, e-KTP, desain tahapan pilkada dan pemilu seharusnya bisa dilakukan lebih efektif, cepat, dan hemat. Tapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) seperti itu-itu saja. Sehingga dalam pilkada serentak 2020 membutuhkan anggaran Rp 20 triliun.
Karena itu lanjut Arwani, Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan pihak-pihak terkait akan melakukan evaluasi pilkada langsung ini. “Bahwa pilkada ini wajib dievaluasi. Parpol pun harus punya komitmen yang sama. PPP pun untuk pilkada 2020 ini diwajibkan tanpa mahar. Bagi siapapun yang melanggar akan ditindak secara hukum,” ujar dia.
Anggota DPD RI Teras Narang menyatakan hal yang sama. Menurut dia pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk Kalimantan Tengah saja menghabiskan Rp 328 miliar untuk pilgub dan bupati. Padahal, gaji gubernur hanya Rp 8 juta per bulan.
“Kita mesti berpikir obyektif dan jujur, kalau ini diteruskan, maka hanya para pemodal yang akan menjadi kepala daerah,” tambah Teras Narang, mantan Gubernur Kalteng selama dua periode (2005 – 2015) itu.
Belum lagi, papar Narang banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum akhir-akhir ini harus menjadi perhatian semua. Apalagi tidak berbanding lurus dengan tujuan demokrasi itu sendiri, yaitu, untuk kesejahteraan rakyat.
Namun, kata Teras Narang yang juga mantan politisi PDIP itu, jika ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan money politik itu akan dilakukan oleh anggota DPRD, maka semuanya harus sama-sama mengawasi setiap anggota DPRD. Baik masyarakat, pers, LSM dbsnya.
“Kita ingin terpilihnya pemimpin yang terbaik untuk rakyat dan berkomitmen untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah. Jadi, mari kita awasi bersama anggota DPRD kalau pilkada oleh DPRD,” pungkasnya.(ris)
