Berita
Oleh Emka Abdullah pada hari Jumat, 22 Mei 2015 - 22:30:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Dana Buat MUI Ditahan Pemerintah, Wakil Ketua DPR Kesal

55MUI-pusat.jpg
Kantor Pusat MUI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil ketua DPR RI bidang Kesra Fahri Hamzah berjanji akan membantu mencairkan dana bantuan pemerintah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tak lagi mengalir sejak 2014.

"Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberikan anggaran bagi MUI," ujar Fahri saat berkunjung ke kantor MUI Pusat di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana untuk kegiatan MUI sebesar Rp 30 miliar per tahun yang sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu. Dan bantuan tersebut, ungkap Fahri, adalah bantuan legal yang juga diberikan kepada ormas-ormas keagamaan dan organisasi lainnya.

"Selama ini MUI sudah banyak berkontribusi pada negara dan bangsa, tapi negara malah menghentikan anggaran untuk MUI," ketusnya.

PolitikusPKS ini mengaku tak habis pikir bagaimana pemerintah mengabaikan hak-hak yang mestinya diterima MUI.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin yang menerima kedatangan Fahri mengakui, sejak 2014 MUI tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah.

Pemerintah, terang Ma'ruf, berdalih belum bisa mengeluarkan anggaran bagi MUI lantaran adanya perubahan nomenklatur anggaran. Pemerintah meniadakan semua anggaran bantuan sosial, termasuk untuk MUI.

"Akibat terhentinya bantuan itu banyak kegiatan MUI dengan 12 Komisi dan delapan lembaga otonom yang tertunda," sesalnya.(yn)

tag: #dana mui  #mui  #wakil ketua dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...