Oleh Jihan Nadia pada hari Kamis, 28 Nov 2019 - 09:07:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Halo Stafsus Presiden-Wapres, Ini Peringatan KPK untuk Anda

tscom_news_photo_1574906838.jpg
Febri Diansyah (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo dan stafsus Wakil Presiden Ma"ruf Amin yang telah diangkat tidak menerima suap dan gratifikasi. Peringatan diberikan terutama bagi Stafsus yang belum pernah jadi PNS.

"Bagi staf khusus Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya tidak pernah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika anda sudah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam level struktur apapun eselon I, eselon II, atau eselon II sepanjang memenuhi ketentuan misalnya menerima gaji dari keuangan negara maka ada sejumlah pasal-pasal yang harus diperhatikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/11/2019).

Ia mencontohkan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima fee terkait dengan jabatannya baik secara aktif pada transaksional ataupun secara pasif.

"Misalnya ada pihak-pihak tertentu yang karena pengaruh atau karena hubungan jabatan memberikan sesuatu, itu tidak boleh diterima. Jadi, kami imbau kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba mendekati para staf khusus atau para pejabat baru maka sebaiknya kalau ada pemberian itu ditolak sejak awal," tuturnya.

Selain itu, Febri juga mengingatkan soal penerimaan gratifikasi. Ini perlu menjadi perhatian para Stafsus juga.

"Kalau pemberian yang berupa gratifikasi itu diberikan secara tidak langsung, ada faktanya dititipkan melalui pihak lain maka penerimaan itu wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja," ujar Febri.

Febri mengatakan pelaporan gratifikasi itu bisa dilakukan dengan datang secara langsung ke gedung KPK, melalui "call center" 198 atau melalui aplikasi di telepon genggam masing-masing.

"Jadi, ini perlu kami sampaikan agar tidak ada kekeliruan nanti karena mungkin ketika menjadi pihak swasta murni, tidak menjadi pejabat negara atau tidak menjadi pegawai negeri, tidak ada hambatan-hambatan dalam penerimaan yang berhubungan dengan jabatan tetapi ketika menjadi pegawai negeri ada batasan yang cukup tegas," ujar Febri.(ant)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Usai JK Dan PBNU, Kini Giliran KAMI Yang Meminta Pilkada Serentak Ditunda

Oleh Givary Apriman
pada hari Senin, 21 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Desakan supaya pemerintah untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 seiring pandemik Covid-19 yang kian mengkhawatirkan terus disuarakan oleh kelompok ...
Berita

BMKG Prediksi Jakarta Akan Diguyur Hujan Siang Hingga Malam

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian Jakarta akan diguyur hujan sejak Senin siang hingga malam hari ini. BMKG memprediksi hujan ...