JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memastikan bahwa kadernya di DPRD DKI Jakarta akan tetap kritis terhadap Gubernur Anies Baswedan serta jajarannya.

KeputusanBadan Kehormatan (BK) DPRD DKI yang memvonis William Aditya Sarana melanggar tata tertib tidak akan mengubah sikap PSI.

William merupakan anggota Fraksi PSI yang sebelumnya mengunggah rancangan anggaran janggal dalam dokumen rancangan KUA PPAS DKI Jakarta 2020 ke media sosial. Khususnya, soal keanehan usulan pembelian Lem Aibon sebesar Rp. 82 miliar.

Menurut Grace, sikap kritis antara lain ditempuh dengan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membuka usulan anggaran yang diajukan, demi transparansi. Hal itu penting agar seluruh pihak terkait dapat bersama-sama memeriksa rencana penggunaan anggaran, sehingga tepat sasaran.

"Kami tidak akan berhenti mendesak Gubernur Anies untuk membuka anggaran. Itu uang rakyat," ujar Gracesaat dihubungi Jumat (29/11/2019).

Mantan presenter di salah satu media televisi nasional ini juga menegaskan, sikap kritis sangat dibutuhkan karena seluruh rencana penggunaan anggaran yang disusun dalam APBD DKI Jakarta, menggunakan uang rakyat.

Artinya, rakyat berhak tahu untuk apa saja uang itu digunakan. Bukan malah usulan terkesan ditutup-tutupi dan baru dibuka saat pembahasan dilakukan di DPRD. Grace menilai sikap itu akan sangat memengaruhi kualitas pembahasan. Karena tidak cukup waktu untuk mendalami setiap poin-poin usulan yang ada.

"Jadi sekali lagi, ini menyangkut uang rakyat. Kami akan terus mendesak Gubernur Anies untuk membuka anggaran," katanya.

Sementara vonis BK DPRD, Grace mengaku kaget sekaligus sangat kecewa. Menurutnya, William mengungkap kejanggalan usulan anggaran dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat.

"William melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat. Mengawasi anggaran, meminta transparansi, itu tugas utama sebagai wakil rakyat," pungkas Grace. (Alf/jpnn)