JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kementerian Dalam Negeri kembali mengeluh tentang Pilkada langsung. Seperti diungkapkan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, pilkada langsung menyedot anggaran besar yang mengorbankan daerah. Akibatnya pembangunan daerah tak optimal.
Untuk itu Bahtiar minta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengefisiensi biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah langsung. Biaya pilkada langsung mahal menyebabkan pembangunan daerah terganggu.
"Sebenarnya harus ada inovasi memang, walaupun Undang-Undangnya mengatakan (dilaksanakan langsung) begitu. Karena anggarannya besar itu," kata Bahtiar usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (2/12/2019).
Menurut dia, inovasi yang perlu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran, seperti dalam sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa ditekan menjadi lebih murah.
Ia meminta jangan sampai setiap Pilkada dilaksanakan Pilkada, anggaran selalu membengkak sehingga anggaran pembangunan di daerah menjadi dikorbankan.
"Termasuk coklit itu anggaran besar lho, artinya penyelenggaraan (Pilkada) 2020 ini, kita melakukan langkah-langkah efisiensi melalui perangkat teknis peraturan, misalnya cara Coklit yang murah seperti apa? Cara sosialisasi Pilkada langsung yang murah seperti apa? Begitu," ujar Bahtiar.
Bahtiar mengatakan jika sebaiknya anggaran di daerah tidak semuanya dihabiskan untuk Pilkada langsung tetapi dicari formula agar anggaran tadi bisa disalurkan ke pembangunan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan infrastruktur.
"Jangan harap pembangunan di daerah bisa optimal dengan situasi sekarang. Karena mengurus negara ini bukan cuma Pilkada," kata Bahtiar.
Ia mengatakan jika prioritas pemerintah saat ini dalam bidang politik adalah bagaimana menjaring pemimpin-pemimpin yang bersih, membangun sistem akuntabel dan mempercepat perubahan untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Kendati secara teknis, ia menyerahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU dan Bawaslu) untuk membuat aturan.
"Penyelenggara bagaimana merekayasa aturan main tetapi dengan cara efisien. Iya, Kemendagri mau mendukung efisiensi pelaksanaan Pilkada serentak," kata Bahtiar.(ant)
