Oleh Jihan Nadia pada hari Sabtu, 07 Des 2019 - 22:53:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Alot, Dinas Pendidikan Ngotot Anggaran SMK Pariwisata Masuk APBD DKI 2020

tscom_news_photo_1575734036.jpg
Rapat Komisi E dan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap mengajukan anggaran Rp 106 miliar untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep boarding school untuk siswa miskin kepada Komisi E DPRDDKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh mengatakan meski sudah dihapus pada rapat antara Komisi E dengan pihaknya pada Jumat, 6 Desember lalu, ia tetap ingin mengajukan pembangunan unit sekolah baru pariwisata itu.

Menurut Syaefuloh, Dinas Pendidikan memiliki semangat untuk menyediakan pendidikan untuk orang miskin. “Kemarin masalah utamanya adalah yang disampaikan ada boarding, tapi ruangan boardingnya tidak ada,” kata dia di ruang rapat Komisi E, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).

Syaefuloh menjelaskan SMK 74 Pariwisata dengan format sekolah berasrama itu akan dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare. Selain memiliki 36 ruang kelas, sebanyak 50 kamar rencananya akan dibangun untuk para murid. Meski begitu, sejumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat memiliki pendapat berbeda soal rencana itu.

Anggota komisi E dari Fraksi PDIP, Merry Hotma meminta kepada pimpinan agar tetap menghapus anggaran tersebut. Ia beralasan Dinas Pendidikan belum memiliki kajian yang komprehensif soal rencana pembangunan sekolah berasrama itu.

“Ini kan tiba-tiba karena kemarin kami drop. Bapak buat boarding tanpa kajian. Boarding ini adalah kebutuhan khusus sehingga harus ada kajian, perencanaan, dan sebab kenapa ini ada,” kata Merry.

Senada dengan Merry, koleganya di PDIP, Ima Mahdiyah, menyebut pengajuan anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 Jakarta berskema sekolah berasrama ini dibuat secara mendadak dan tak terencana. Ia pun meminta agar pengajuan anggaran itu dihapus lantaran baru muncul hari ini. “Memang bagus boarding school, tetapi, harus direncanakan. Kalau dadakan seperti ini kita juga nanti tidak maksimal outputnya,” ujarnya.

Sikap kontra terhadap pengajuan anggaran yang tanpa didahului kajian itu juga ditunjukkan oleh anggota Komisi E lain, seperti Oman R. Rakinda dari Fraksi PAN.

Meski begitu, tak semua anggota dewan menolak pengajuan anggaran oleh Dinas Pendidikan itu. Anggota Komisi E dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco sepakat anggaran tersebut diterima supaya fisik dari SMK berasrama itu bisa dibangun tahun depan.

Menurut Baso, perihal kajian dapat dikerjakan secara pararel dengan pembangunan sekolah itu. “Memang harus ada kajian. Tapi kalau dari teman-teman Dinas Pendidikan sambil mempersiapkan kajiannya, itu mungkin bisa,” kata dia.

Argumen senada juga disampaikan oleh anggota Komisi E lainnya, seperti Achmad Nawawi dari Fraksi Partai Demokrat, Yudha Permana dari Fraksi PDI-P, Hariadi Anwar dari Fraksi Partai NasDem dan Sekretaris Komisi E Jhonny Simanjuntak dari PDIP. Meski sepakat, mereka meminta Dinas Pendidikan memberikan jaminan dan akan mengawasi program pembangunan tersebut.

Saat berita ini dibuat, Ketua Komisi E Iman Satria menskors rapat dalam rangka istirahat, salat, dan makan. Belum ada keputusan yang diambil apakah pengajuan anggaran pembangunan unit sekolah baru SMK Pariwisata 74 bermodel boarding school diterima atau tidak.

Dalam rapat antaraKomisi E DPRDdengan Dinas Pendidikan kemarin, anggota dewan sepakat menghapus pengajuan anggaran pembangunan sekolah tersebut. Alasannya, ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan konsentrasi ilmu sekolah itu, seperti laboratorium kimia dan fisika. Dinas Pendidikan tak dapat memberikan penjelasan yang dapat meyakinkan anggota dewan. (Alf)

tag: #pemprov-dki  #dprd-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...