JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, tak tahu menahu ada persoalan ditubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero).
Moeldoko mengklaim pada saat dirinya menjadi Panglima TNI periode 2013-2015 merasa tak ada masalah terkait Asabri yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp10 triliun.
Namun, dia mengaku tak tahu jika ternyata ada masalah internal di Asabri karena bukan berada di dalam organisasi TNI.
"Saya nggak ngerti ya urusan Asabri. Waktu saya Panglima TNI itu nggak ngerti tentang Asabri, kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena itu dikelola oleh BUMN. Sampai pemilihan Dirut Asabri saja oleh Menteri BUMN dan kalau nggak salah dengan Kemenhan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Moeldoko mengatakan, dirinya tak paham urusan internal Asabri karena sebagai Panglima tak punya kewenangan mengurus BUMN itu.
Moeldoko kemudian menjelaskan soal skema pembiayaan bagi prajurit TNI yang ingin membeli rumah. Menurut Moeldoko, Asabri berperan sebagai pembayar uang muka.
"Jadi kalau prajurit saya seribu orang akan pesan rumah, Asabri nanti yang akan membayarkan uang muka. Selanjutnya TWP tabungan wajib perumahan itu yang menyicil per bulannya yang membayar ke bank. Mekanismenya seperti itu," ujar Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, tak ada jalur koordinasi TNI dengan Asabri, dimana TNI hanya membuat daftar apa yang menjadi kebutuhan prajurit di bidang perumahan.
"Itu memang uangnya prajurit TNI dan kepolisian juga ada di situ. Dihimpun. Tahunya kita hanya menginventarisasi aja kebutuhan prajurit di bidang perumahan berapa. Terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan baru nanti dikomunikasikan antara angkatan dan kepolisian bagaimana ini menjadikan perumahan itu," jelasnya.
Sebelumnya asuransi pelat merah yang fokus memberikan perlindungan pada prajurit TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan itu diduga ada kasus korupsi dengan nilai di atas Rp 10 triliun.
Isu dugaan korupsi ini mulanya dimunculkan Menko Polhukam Mahfud Md. Ia menduga, ada korupsi di atas Rp 10 triliun. Masalah ini tak kalah fantastisnya dengan Jiwasraya.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat lalu (10/1/2020). (Al)
