JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah agar melakukan revisi Perpres No. 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Desakan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan perwakilan-perwakilan dari Akademisi, Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Forum Asosiasi Profesi, Forum Tutor dan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (Imadiklus).

Dijelaskannya, Indonesia tidak bisa mengandalkan pendidikan formal semata untuk membangun sumber daya manusia.

“Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak bisa mengandalkan pendidikan formal saja untuk membangun sumber daya manusia kita. Hal ini karena pendidikan nonformal telah lama menjadi layanan penyedia pendidikan alternatif bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, seperti lansia, narapidana, anak putus sekolah, dan wanita tuna-susila. Dialog yang terjadi hari ini adalah dialog yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” ujarnya, di ruang rapat Komisi X DPR, Selasa (14/1/2020).

Kendati demikian, Hetifah mengaku tetap mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Tentu mengapresiasi adanya inovasi besar-besaran dari Menteri. Namun, tentunya kebijakan yang tepat dibentuk dari masukan-masukan yang bermakna. Karenanya, kami sangat terbuka dengan Kementerian dalam membuat kebijakan,” katanya.

“Namun, jika ada keluhan, masukan, bahkan keresahan yang masif seperti ini terkait kebijakan pemerintah, wajib bagi DPR untuk menindaklanjuti, mempertanyakan, dan membahas kebijakan tersebut,” tutupnya. (Bng)