JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Guru honorer patut menyambut gembira kebijakan pemerintah yang menaikkan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan pada tahun 2026. Dengan tambahan tersebut, insentif guru honorer yang sebelumnya Rp300 ribu per bulan akan menjadi Rp400 ribu per bulan, efektif per 1 Januari 2026.
Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyebut kenaikan ini sebagai langkah positif meski belum sepenuhnya ideal.
“Kalau dilihat nominal Rp100 ribu mungkin terasa kecil. Namun jika dikalikan dengan jumlah guru honorer yang mencapai 2,6 juta orang atau sekitar 56 persen dari total 3,7 juta guru di Indonesia, maka anggaran yang dikeluarkan negara mencapai Rp3,12 triliun per tahun. Ini angka yang besar dan patut diapresiasi,” ujar Saleh.
Menurutnya, tambahan insentif ini setidaknya dapat membantu guru honorer memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen masih perlu bekerja lebih keras agar kesejahteraan guru honorer ke depan semakin layak.
Di sisi lain, Saleh menyoroti kelompok penting di sekolah yang selama ini luput dari perhatian, yakni tenaga administratif pendidikan. Ia menilai, kenaikan insentif guru honorer belum menyentuh para tenaga administratif yang justru memiliki beban kerja tidak kalah berat.
“Di setiap sekolah selalu ada tenaga administratif. Mereka bekerja penuh waktu, mengurus sarana prasarana pendidikan, mulai dari kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olahraga, hingga urusan dana BOS yang sangat kompleks,” jelasnya.
Saleh menambahkan, tenaga administratif juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari inventarisasi kebutuhan, belanja, pemeliharaan aset, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Bahkan, mereka sering menjadi pihak pertama yang diperiksa jika terjadi kesalahan administrasi.
“Belum lagi tugas mengelola pembayaran SPP siswa. Kalau pembayaran tersendat, aktivitas sekolah bisa ikut terganggu. Peran mereka sangat krusial, tapi sering kali tidak terlihat,” tegasnya.
Berbeda dengan guru yang masih memiliki peluang memperoleh tunjangan sertifikasi dan berbagai honor tambahan, tenaga administratif pendidikan nyaris tidak memiliki skema afirmasi kesejahteraan yang jelas.
“Dalam banyak pembahasan kesejahteraan guru, tenaga administratif ini seperti sengaja ditinggalkan. Padahal mereka juga punya keluarga dan beban hidup yang sama beratnya,” kata Saleh.
Ia mengungkapkan, minimnya perhatian terhadap tenaga administratif membuat sebagian dari mereka terpaksa mencari celah, termasuk mengajukan tunjangan sertifikasi yang sejatinya bukan haknya.
Kondisi ini, menurut Saleh, menempatkan sekolah pada posisi dilematis antara menaati aturan atau menjaga keberlangsungan operasional sekolah.
Untuk itu, Saleh mendorong Kemendikdasmen agar mengambil peran lebih tegas dan berpihak.
“Kemendikdasmen harus berada di barisan depan untuk membantu, membela, dan memberdayakan tenaga administratif pendidikan. Mereka adalah pejuang kemajuan pendidikan kita dan tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.
Ia meminta agar dalam waktu dekat pemerintah dapat memberikan tambahan honor, insentif, atau tunjangan bagi tenaga administratif sekolah, termasuk dengan membuka ruang yang lebih luas dalam pemanfaatan dana BOS.
“Keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Narasinya boleh sederhana, tetapi dampaknya harus benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
