Oleh Bachtiar pada hari Senin, 20 Jan 2020 - 06:11:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Skandal Suap di KPU, Ini Pendapat Eks Ketua Pansel Capim KPK

tscom_news_photo_1579475494.jpg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Mantan Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menilai, patut diduga ada modus penipuan di balik kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Anggota KPU RI Wahyu Setiawan.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya kronologi dari kasus penyuapan ini sehingga KPK dapat memenuhi bukti penyuapan terhadap kasus ini di pengadilan.

“Saya berpikir bahwa penipuan itu salah satu modusnya, ada korupsinya tetapi kalaupun pakai pasal korupsi, harus sesuai unsur yang ada,” kata Yenti Ganarsih dalam diskusi bertajuk “Ada Apa di Balik Kasus Suap Wahyu” di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Menurutnya, rincian kronologi dugaan kasus suap Harun kepada Wahyu bisa dimulai dengan merujuk pada hasil penyadapan.

”Meski inisiatif dari penyuap bisa jadi di kronologi berikutnya mungkin penyuap mau mundur, malah dari KPU yang menawarkan atau malah memeras,” ujarya.

Ditegaskannya, kronologi pembuktian oleh KPK menjadi penting sebab dalam kasus ini, sebenarnya pihak pemberi suap maupun pihak yang disuap sudah sama-sama memahami bahwa keputusan KPU ternyata menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti PAW Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia berdasarkan keputusan kolektif melalui rapat pleno.

“Karena keputusan di KPU itu kolektif kolegial, tidak mungkin Wahyu Setiawan bisa mengubah keputusan sendiri atas keputusan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan komisioner KPU yang lainnya,” tutupnya. (Bng)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...