JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-
Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan, kemampuan Pemerintah melajukan roda ekonomi rakyat, mengelola BUMN secara profesional dan prudensial serta menjadi mesin pertumbuhan ekonomi adalah hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Jika ingin 2045 bangsa ini ingin menjadi negara maju.

Namun, lanjut dia, jika melihat kondisi bangsa yang dalam lima tahun terakhir ini hanya berpindah dari satu kegaduhan ke kegaduhan lain, tampaknya mimpi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2045 semakin jauh panggang dari api.

“Bangsa ini hanya berpindah dari satu kegaduhan ke kegaduhan lain. Kalau terus seperti ini, sulit bagi kita untuk fokus berlari menjadi negara maju," tandasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/01/2020).

"Fondasi utama kita yaitu ekonomi, kondisinya sangat rapuh. Pengelolaan simpul-simpul ekonomi bangsa terutama BUMN juga bermasalah," sambungnya.

Selain itu, kata dia, korupsi yang menjadi penghambat pembangunan dan investasi, pemberantasannya juga dinilai semakin melemah.

"Bukan mau pesimis, tetapi semua indikator kehidupan kita saat ini tidak mengembirakan,” tukas dia.

Menurutnya, kegaduhan-kegaduhan yang terjadi tak jarang dipicu oleh kebijakan Pemerintah.

"Misalnya pada 2019 kran impor begitu deras mulai dari beras, gula, jagung, sampai baja. Bahkan beras diimpor saat petani sedang panen raya dan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih yang akhirnya melahirkan kegaduhan," ungkapnya.

Tak hanya itu, menurutnya lagi, ekonomi yang tak kunjung bertumbuh juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang gegabah dan berpotensi melahirkan kegaduhan baru.

"Salah satunya rencana Pemerintah hendak menghapuskan Amdal dan IMB demi mempermudah investasi," terang dia.

Padahal, kata dia, pembangunan dan kelestarian lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah.

"Tidak ada gunanya investasi masuk jika lingkungan dan tatanan sosial yang jadi pijakan hidup rakyat rusak," tandasnya.

Di awal tahun 2020, menurutnya, kegaduhan baru tampaknya juga akan mewarnai perjalanan bangsa ke depan.

Terkuaknya berbagai skandal yang terjadi saat ini misalnya korupsi di perusahaan asuransi milik negara Jiwasraya dan dugaan korupsi yang menerpa Asabri tidak hanya melahirkan kegaduhan baru.

"Tetapi juga akan menghantam industri jasa keuangan yang jadi tumpuan pemerintah untuk menambal defisit transaksi berjalan di tengah gejolak ekonomi global saat ini," ujarnya.

Dalam bidang politik dan hukum, ungkap dia lagi, kekecewaan publik atas proses lanjutan OTT KPK terhadap Komisioner KPU atas dugaan pergantianantar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP dikhawatirkan terus melahirkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi.

“Saya khawatir omnibus law (terutama terkait investasi dan ketenagakerjaan) akan melahirkan kegaduhan baru lagi karena dinilai lebih mengutamakan investor,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. (Bng)