JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Setelah Ibukota Indonesia, Jakarta pindah ke Penajam Kalimantan Timur, wajah Kota Betawi mau seperti apa? Apakah menjadi kota "anak tiri" yang padat, macet, kebanjiran dan kumuh?
Tidak ada yang tahu akhir cerita kota Metropolitan ini. Tapi dari cita-cita pemerintah, Jakarta akan disulap menjadi kota wisata. Ini terkuak dari penjelasan Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan yang menjelaskan rencana pengalihan fungsi gedung pemerintah yang akan ditinggal pegawainya ke Kalimantan Timur.
Ada rencana, gedung-gedung pemerintah itu akan disewakan kepada swasta. Misalnya gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di daerah elit di Sudirman akan diubah menjadi di area bisnis. "Pemerintah sendiri tidak akan menjual gedung tersebut, melainkan melalui kontrak dengan swasta misalnya 30 tahun," katanya kepada pers pekan lalu di kantornya, Jumat (14/2/2020).
Pemerintah juga mengundang investor swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya agar Jakarta tetap menjadi kota yang hidup dan meriah. "Para investor swasta akan berencana menjadikan Jakarta sebagai Kota Wisata berskala internasional," katanya. Impiannya, Jakarta akan menjadi kota berskala dunia. Jakarta masih ketinggalan dengan kota besar dunia lain. "Belum ada Universal, Disneyland, dan Legoland,” katanya.
Tak hanya gedung Kemendikbud, gedung DPR menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Wilayah ini memiliki area sangat luas sehingga dapat memiliki fungsi yang lebih banyak.
Investor juga berminat dengan gedung Kementerian ATR/BPN yang dekat dengan stasiun MRT ASEAN karena aksesnya mudah dan lengkap. “Kami sedang memetakan, ada Rp1.400 triliun asetnya. Itu sudah dipetakan mana saja yang kita bisa manfaatkan,” kata Encep.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik bahkan pernah mengatakan UU Ibu Kota Negara akan keluar pada Juni 2020. Keberadaan UU ini akan mengakhiri status Jakarta sebagai ibu kota negara atau Daerah Khusus Ibukota (DKI). Ia mengatakan hal itu bulan lalu (26/1/2020).
Keinginan mempertahankan Jakarta sebagai kota bisnis juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah, katanya, merencanakan Jakarta menjadi wilayah bisnis dan industri.
"Prinsipnya nggak akan ada ibukota kedua. DKI harus jadi kota lain," kata Tito di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Mengenai pembuatan undang-undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN), Tito menyebut regulasi tersebut sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Prinsipnya ibukota akan pindah setelah secara fisik dan regulasi sudah siap. Setelah itu, DKI memiliki status lain
Jakarta Tetap Hidup
Meskipun ibukota pindah ke Kalimantan Timur, investor percaya Jakarta tetap akan hidup. Head of Research JLL Indonesia James Taylor menyatakan investor baik dalam negeri maupun asing akan tetap tertarik untuk menanamkan modalnya di Jakarta. Mereka akan memanfaatkan gedung-gedung yang kosong setelah ditinggal ke Kalimantan Timur. "Jakarta akan menjadi pusat investasi sehingga akan tetap menarik bagi investor," katanya.
Ibukota di Kalimantan Timur tak akan mampu menyaingi Jakarta. Pembangunan ibukota baru memakan waktu panjang. Selain kantor perlu didirikan juga perumahan, dan infrastruktur yang menunjang seperti sekolah serta fasilitas-fasilitas lain.
Kawasan niaga di Jakarta masih terbuka untuk tumbuh lebih tinggi. Besarnya penduduk di Jakarta yang memiliki pendapatan menengah ke atas akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Jakarta juga masih akan menyedot investor asing lebih banyak. Gemerlap Jakarta masih terang meski kehilangan status sebagai Ibukota.
.
