JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- DPR RI menggelar rapat gabungan yang dihadiri perwakilan dari Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI, untuk membahas persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI ramai-ramai mengkritisi kebijakan lembaga tersebut.

Ketua komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menegaskan, komisi VIII tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

"Kenaikan BPJS Kesehatan tindakan zalim (tidak adil) kepada rakyat Indonesia," tegas Politikus PAN itu di DPR, Selasa (18/02/2020).

“Bayangkan saja ada 15 sampai 30% orang menerima ternyata tidak menerima, ada orang 10 sampai 15% menerima yang justru harusnya tidak menerima itu juga tidak adil kepada rakyat Indonesia,” sambungnya.

Yandri juga mengklaim semua Fraksi yang berada di dalam rapat ini juga tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia mengingatkan jika pemerintah tidak mengikuti keputusan DPR lebih baik tidak usah diadakan rapat seperti ini lagi, ia berharap kali ini pemerintah harus mendengarkan DPR, dan mau tidak mau pemerintah harus ikuti keputusan DPR.

“Kalau pemerintah tidak mau ikutin keputusan DPR ya gak usah ikut, ngapain, gak usah diajak rapat lagi nih mereka-mereka ini. Buat apa kita rapat berhari-hari, buat apa kita kumpul disini. DPR harus berpolitik hari ini,“ tegasnya.

“Tolong hargai DPR jangan anggap kita angin lalu saja, tadi saya rasa komisi IX mengeluh semua itu, sepakat semua fraksi setuju tidak naik tapi ternyata naik juga ini pak BPJS, artinya buat apa ini kita lelah,” ketusnya.

Untuk diketahui, dalam rapat gabungan yang digelar DPR RI ini turut dihadiri antara lain Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Bng)