JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor kembali mengguncang perhatian publik. Perkara ini menjadi serius karena menyentuh pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak swasta dan politikus Partai Golkar, Fahd A Rafiq, yang termasuk 17 orang yang diamankan KPK.

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI (BKS), Ferry Juan SH, menilai kasus tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang ditangkap dan berapa uang yang diamankan.

“Yang harus kita lihat adalah bagaimana proses pengurusan HGB bisa menjadi ruang transaksi ilegal dan apakah terdapat hubungan antara kepentingan politik, birokrasi dan bisnis. Kalau pelayanan administrasi negara dapat dipengaruhi transaksi ilegal, persoalannya sudah menyentuh kualitas tata kelola kekuasaan,” ujar Ferry kepada wartawan, Senin malam (14/09/2026) di Jakarta.

Karena itu, Ferry meminta KPK mengusut perkara HGB Bogor secara profesional, independen dan menyeluruh.

“Kalau ada jaringan, bongkar jaringannya berdasarkan bukti. Jangan berhenti pada aktor yang paling mudah dijangkau. Siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” tegas kader senior SOKSI organisasi pendiri Partai Golkar itu.

REKAM JEJAK DAN STANDAR ETIK

Advokad senior itu mengatakan perhatian publik terhadap Fahd tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak hukum masa lalunya yang telah berkekuatan hukum tetap. Fahd pernah dipidana dalam perkara korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), kemudian kembali divonis empat tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan Al-Qur’an dan laboratorium komputer pada Kementerian Agama.

“Dua perkara tersebut adalah fakta hukum masa lalu. Sedangkan perkara HGB Bogor harus tetap ditempatkan dalam asas praduga tak bersalah sampai KPK dan pengadilan memberikan kepastian hukum. Tetapi rekam jejak itu relevan ketika kita berbicara mengenai standar etik kepemimpinan partai,” ujar Ferry.

Fahd saat ini tercatat sebagai Ketua Bidang Hubungan Ormas DPP Partai Golkar periode 2024–2029.

Menurut Ferry, hak politik seseorang yang telah selesai menjalani hukuman tetap harus dihormati sesuai hukum. Namun, partai politik sebagai institusi demokrasi memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab menetapkan standar etik yang lebih tinggi bagi kader yang menduduki posisi strategis.

“Partai politik bukan sekadar kendaraan memperoleh kekuasaan. Partai membawa mandat rakyat. Karena itu, standar etik pimpinan partai harus lebih tinggi daripada sekadar memenuhi persyaratan administratif sebagai warga negara,” katanya.

Ia berpandangan, siapapun mantan narapidana korupsi semestinya tidak ditempatkan pada posisi strategis partai.

“Ini bukan hukuman tambahan dari negara, melainkan standar integritas dan keteladanan organisasi. Tidak semua orang yang secara hukum boleh berpolitik otomatis layak menjadi pemimpin partai. Itu dua hal yang berbeda,” tegas Ferry.

Karena itu, ia meminta prinsip PDLT—Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela—dikembalikan sebagai ukuran nyata kaderisasi dan kepemimpinan Golkar.

“Kalau unsur ‘tidak tercela’ tidak lagi menjadi pertimbangan memilih pimpinan, lalu apa arti jatidiri dan PDLT? PDLT harus menjadi sistem merit politik, bukan sekadar slogan,” ujarnya.

OTT HGB BOGOR TAMBAH LUKA GOLKAR

Ferry menilai OTT HGB Bogor juga harus dibaca dalam konteks sorotan lain terhadap sejumlah kader Golkar, termasuk pemberitaan saat ini mengenai dugaan keterkaitan salahsatu Ketua Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam persoalan pita cukai rokok, meskipun yang bersangkutan telah membantah tuduhan tersebut.

“Setiap dugaan harus dibedakan dari fakta hukum. Tetapi dari perspektif politik, rangkaian pemberitaan yang menyentuh kader Golkar jelas mempengaruhi persepsi publik. Ini tidak boleh dianggap sepele,” katanya.

Menurut Ferry, partai tidak cukup hanya mengatakan bahwa setiap perkara merupakan persoalan pribadi kader.

“Kalau yang bersangkutan berada dalam struktur kepemimpinan partai atau memegang posisi strategis, dampaknya otomatis menjadi persoalan institusional. Nama baik partai ikut dipertaruhkan,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta Partai Golkar melakukan introspeksi dan koreksi internal, bukan sekadar memberikan pembelaan normatif kepada kader.

KEMBALI KE KHITTAH DOKTRIN KARYA SIAGA GATRA PRAJA

Ferry kemudian mengingatkan kembali doktrin Karya Siaga Gatra Praja Golkar siap membangun negara sebagai bagian penting dari khittah atau jatidiri Partai Golkar.

“Jatidiri Partai Golkar bukan politik kekuasaan untuk kekuasaan. Partai Golkar sejak lahir mempunyai tradisi karya dan pengabdian kepada negara. Semakin besar akses Golkar terhadap kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab moral kader-kadernya menjaga negara,” katanya.

Menurutnya, kekuasaan harus menjadi instrumen menghasilkan karya bagi rakyat, bukan sumber keuntungan pribadi atau kelompok.

“Kalau politik hanya dipahami sebagai bagaimana memperoleh posisi, menguasai sumber daya dan mempertahankan jaringan, kita telah menjauh dari roh Karya Siaga Gatra Praja,” tegas Ferry.

Karena itu, pembenahan Golkar harus diarahkan untuk mengembalikan politik kepada karya, dedikasi dan integritas bagi kepentingan negara.

KOREKSI KEPEMIMPINAN HARUS MENJADI AWAL

Menurut Ferry, langkah awal mengembalikan Golkar kepada khittahnya adalah melakukan koreksi terhadap kepemimpinan partai saat ini.

“Kita tidak boleh alergi terhadap kata koreksi. Koreksi bukan berarti menghancurkan organisasi atau mengganti seseorang semata-mata karena tekanan pemberitaan. Koreksi adalah mekanisme sehat untuk memastikan kepemimpinan tetap berada pada garis jatidiri, doktrin dan kepentingan negara,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi harus mencakup proses rekrutmen, penempatan dan pembinaan kader, termasuk efektivitas penerapan PDLT serta kekuatan pengawasan etik internal.

“Apakah PDLT benar-benar digunakan? Apakah rekam jejak integritas menjadi pertimbangan? Apakah mereka yang memegang posisi strategis, mulai dari Ketua Umum dan seterusnya, telah memberikan keteladanan? Dan apakah Dewan Etik Partai cukup kuat mencegah konflik kepentingan?”
Ferry menegaskan bahwa koreksi dan oto-kritik tidak dimaksudkan untuk melemahkan Golkar.

“Justru sebaliknya. Agar Partai Golkar menjadi kekuatan politik yang mempunyai marwah. Kalau ada penyakit dalam organisasi, jangan ditutup hanya karena yang sakit adalah teman sendiri. Penyakit harus diobati sebelum menjadi kronis.”

Ia mengingatkan, partai sebesar Golkar seharusnya mampu melakukan pembenahan dari dalam tanpa harus menunggu tekanan aparat penegak hukum, media maupun masyarakat.

“Kemampuan melakukan koreksi internal justru menunjukkan organisasi masih sehat dan kuat,” kata salah satu Ketua SOKSI hasil Munas XI SOKSI Tahun 2022 di Pekanbaru itu.

OTT HARUS MEMBUKA JARINGAN

Dalam perspektif pemberantasan korupsi, Ferry mengapresiasi langkah KPK tetapi meminta penyidikan perkara HGB Bogor tidak berhenti pada OTT.

“OTT adalah pintu masuk. Keberhasilan sebenarnya adalah mengetahui siapa yang mengatur, siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa perantara, siapa beneficial owner dan ke mana uang mengalir,” katanya.

KPK, menurutnya, perlu menelusuri hubungan antara keputusan administratif pertanahan, kepentingan bisnis, aliran dana dan konflik kepentingan.

“Jangan hanya menghitung uang yang ditemukan. Telusuri aset, rekening, perusahaan, nominee, beneficial owner dan seluruh transaksi terkait. Korupsi modern menggunakan jaringan modern. Karena itu penindakannya juga harus modern,” ujarnya.

Ketua SOKSI itu mendorong pemberantasan korupsi tidak semata-mata bersifat case by case enforcement, tetapi berkembang menjadi sistem yang mampu mendeteksi pola.

“Untuk transaksi atau keputusan pertanahan bernilai besar, sistem harus memberikan red flag apabila terdapat pola tidak wajar, seperti percepatan proses, perubahan dokumen, konflik kepentingan, hubungan pejabat dengan pemohon atau transaksi keuangan yang tidak sejalan dengan profil kekayaan,” katanya.

Ia mendorong integrasi data pertanahan dengan perpajakan, beneficial ownership, perizinan, pengadaan dan laporan kekayaan penyelenggara negara sesuai kewenangan hukum serta perlindungan data.

“Korupsi sudah menggunakan teknologi. Negara juga harus menggunakan teknologi untuk melawannya,” tegas kader senior SOKSI binaan langsung Pendiri SOKSI dan Golkar, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Suhardiman itu.

PARTAI HARUS MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI

Ferry menilai pencegahan korupsi tidak cukup dibebankan kepada KPK, Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya. Partai politik harus memiliki sistem pencegahan sendiri.

“Rekrutmen politik harus menggunakan due diligence. Jangan hanya melihat popularitas, kemampuan finansial atau kekuatan jaringan. Periksa rekam jejak hukum, integritas, konflik kepentingan dan kemampuan memberikan keteladanan,” ujarnya.

Ia mengusulkan integrity clearance internal bagi kader yang akan menduduki jabatan strategis.

“Sudah saatnya Partai Golkar melakukan koreksi terhadap kepemimpinannya, menegakkan kembali PDLT, membersihkan kaderisasi dari kompromi integritas dan kembali kepada khittah Karya Siaga Gatra Praja. Golkar harus menjadi kekuatan yang siap berkarya membangun negara, bukan kekuatan yang ikut membebani negara dengan persoalan korupsi.”

“Ukuran kebesaran Partai Golkar bukan berapa banyak kadernya berada di pusat kekuasaan, tetapi seberapa besar kader-kadernya mampu menggunakan kekuasaan untuk menghasilkan karya, menjaga integritas dan mengabdi kepada negara,” pungkas Ferry Juan SH.