Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 20 Feb 2020 - 23:45:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi VI Tagih Janji Menteri BUMN, Soal Apa?

tscom_news_photo_1582217124.jpg
I Nyoman Parta Anggota komisi VI DPR RI, Batik Coklat (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komitmen Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir untuk melakukan sejumlah perubahan dan terobosan disejumlah BUMN ditagih kalangan anggota DPR RI.

Pasalnya, hingga 100 hari kerja kabinet Jokowi-Ma"ruf Amin berjalan, terobosan dan perubahan yang didengung-dengungkan Kemen BUMN khususnya belum terlihat konkret.

"Setelah 4 bulan Erick Tohir menjabat Menteri BUMN, sejumlah gagasan yang ia luncurkan misalnya tentang rencana Holding BUMN, integrasi BUMN dan merger antar BUMN sampai saat ini belum ada rencana detailnya," sindir I Nyoman Parta Anggota Komisi VI DPR RI itu dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajarannya di ruang rapat Komisi VI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (20/02/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman juga mempertanyakan kontribusi BUMN-BUMN yang ada terhadap negara.

"Seperti yang kita ketahui lebih dari Rp180 Triliun keuntungan BUMN, 75% dihasilkan hanya oleh 17 BUMN. Padahal jumlah BUMN keseluruhan ada 142 belum lagi anak cucu BUMN hampir 700 lebih," ungkap Politisi PDIP itu.

Yang lebih memprihatinkan, kata Nyoman, keberadaan BUMN selama ini justru malah menjadi beban keuangan negara.

"Banyak BUMN yang hanya bisa menghidupi dirinya sendiri, ada BUMN yang mengandalkan Penanaman Modal Negara (PMN), ada BUMN yang terus menerus rugi dan mati suri," sindir Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bali I itu.

"Begitu juga dengan anak cucu BUMN yang menjauh dari core bisnisnya, BUMN minyak mengurus rumah sakit, BUMN pelabuhan Pelindo yang ikut mengurus outsourching, Pegadaian mengurus outsourching, perusahan Komunikasi PT Telkom ikut mengurus bisnis hotel, begitu pula antara Pertamina dengan PGN sama sama juga mengurus bisnis migas, jadi pertamina disamping bisnis minyak juga gas, sebaiknnya difokuskan gas ke PGN," tandasnya.

Kendati demikian, Nyoman mengaku mengapresiasi blue print yang disampaikan kementerian BUMN.

"Berkaitan dengan 7 rencana transformasi BUMN yang disampaikan kami memberikan apresiasi, ini harapan baru yang membawa aura positif pada BUMN yang selama ini susah berubah, feodal dan minim inovasi," puji Nyoman.

"Kami juga memberikan apresiasi atas target keuntungan BUMN dari Rp180 Triliun bertambah 50% dan juga memberikan pemasukan 50% yang masuk ke kas Negara selama 2019-2024, ini target yang optimis," tambahnya.

Untuk diketahui, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir mempresentasikan 7 rencana transformasi BUMN yang di rencanakan Kementrian BUMN.

Adapun 7 transformasi BUMN adalah:

1. Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik.

"Khusus untuk distribusi BBM dan Gas di daerah kepulauan, saya minta agar Menteri BUMN melakukan penugasan kepada Pertamina dan PGN agar melakukan langkah-langkah untuk daerah-daerah kepulauan yang ada di seluruh Indonesia, jangan samakan dengan daratan yang serba lancar, daerah kepulaun bisa terganggu oleh pasang surut air sungai dan laut," tutupnya. (Bng)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement