Berita

Golkar Dorong Pemerintah Selesaikan Permasalahan Honorer K2

Oleh Ghivari Apriman pada hari Selasa, 25 Feb 2020 - 10:12:55 WIB

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1582600375.jpg

Agung Widyantoro Politikus Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi Golkar Agung Widyantoro meminta pemerintah untuk memperhatikan permasalahan honorer K2 yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Agung juga meminta proses rekrutmen CPNS jangan dikaitkan dengan belum tuntasnya persoalan regulasi honorer K2, penanganan masalah honorer K2 perlu dilakukan secara intens dan terfokus.

“Kami tidak ingin proses rekrutmen CPNS ini dicampuradukkan dengan belum tuntasnya persoalan kebijakan honorer K2. Kami selaku Anggota Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI meminta kepada semua pemangku kebijakan agar memprioritaskan dan fokus pada penuntasan kebijakan honorer K2. Jangan sampai keringat mereka kering sementara kesejahteraan selaku pegawai pemerintah tidak sepadan,” ujar Agung, di Jakarta, Senin (24/02/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan untuk proses seleksi CPNS, Komisi II telah melakukan kunjungan kerja secara intens ke berbagai daerah. Temuan di lapangan, yang menjadi kendala dalam proses seleksi CPNS adalah teknologi.

“Terkait dengan proses seleksi CPNS, kami sudah melakukan kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah, di mana ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan teknologi," katanya.

Ia menilai bahwa teknologi menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan proses seleksi CPNS, maka dari itu persoalan teknologi perlu diperhatikan oleh pemerintah demi kelancaran seleksi CPNS. 

"Kemampuan teknologi yang harus dicermati, jangan sampai pada saat tes kemampuan dasar menjadi problem. Oleh karenanya harus dibesarkan kapasitasnya,” ungkapnya.

Anggota Dewan yang berasal dari dapil Jawa Tengah IX ini juga menyebutkan kalau persoalan kebangsaan harus menjadi dasar pokok CPNS dan menyoroti penurunan passing grade pada tes seleksi kompetensi dasar (SKD) karena penurunan tersebut berpengaruh terhadap wawasan kebangsaan peserta.

“Passing grade yang diturunkan itu terkait dengan soal-soal wawasan kebangsaan. Ini kan ironis dan membuat keprihatinan bagi kita, seharusnya kemampuan untuk menguasai persoalan kebangsaan ini menjadi dasar pokok CPNS,” pungkasnya. (Bng)

tag: #dpr  
Advertisement

Bagikan Berita ini :

Aplikasi TeropongSenayan.com

Advertisement

JakOne Samsat

Advertisement