Bagikan Berita ini :
Bima Aria, Ketua Panja Jiwasraya Komisi VI DPR RI (Sumber foto : Istimewa)
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Beredar sebuah dokumen dikalangan awak media yang berisikan bahwa perusahaan asuransi Jiwasraya yang notabenenya perusahaan asuransi milik negara dikabarkan bakal disuntik dana dari keuangan yang bersumber dari keuangan rakyat (APBN).
Suntikan dana tersebut akan dilakukan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemerintah akan mengucurkan dana segar yang bersumber dari dana rakyat itu (APBN) sebesar Rp15 Triliun untuk Jiwasraya yang tengah sekarat melalui PMN.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Panja Jiwasraya Komisi VI DPR RI Aria Bima membenarkan bahwa informasi mengenai pemerintah akan menyuntik dana Rp15 Triliun tersebut masih sebuah rencana penyehatan.
"Ya inikan masih rencana, belum pasti juga, masih opsi-opsi kalau diumumkan ngapain. Kalau opsi di manapun itu menyangkut eksesnya," ujar Aria ketika dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Selasa (25/02/2020).
Politikus PDIP itu juga mengatakan, saat ini DPR masih belum bisa memberi penjelasan mengenai rencana pemerintah dalam memulihkan PT Jiwasraya.
Hanya saja, sambung dia, sempat ada beberapa opsi tapi itu masih dalam penggodokan.
"Boleh saja kalau opsi Rp15 triliun apa penanaman modal negara (PMN), apa holdingisasi, apa right issue, tapi itu masih sebatas rencana loh ya," ungkapnya.
Aria mengatakan, opsi penyelamatan Jiwasraya masih opsional apakah ingin diselesaikan dengan PMN, holdingisasi, atau privatisasi.
"Intinya disini bukannya kita tidak transparan ya, tapi masih proses," kilahnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini beredar sebuah dokumen ke kalangan media yang berisi upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.
Dalam dokumen tersebut tertera ada tiga opsi yang akan diambil pemerintah dalam menyelesaikan megaskandal Jiwasraya.
Adapun opsi-opsi tersebut adalah:
Pertama atau Opsi A berupa Bail In yakni dukungan dana dari pemilik saham Jiwasraya.
Kedua atau Opsi B berupa Bail Out yakni dukungan dana pemerintah.
Ketiga atau Opsi C yakni likuidasi atau pembubaran perusahaan. (Bng)
Bagikan Berita ini :
