JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Beberapa anggota Komisi V protes gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Banten Wahidin Halim dan Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP). Mereka membandingkan sikap para kepala daerah dengan Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono.

Protes dimulai oleh Anggota Komisi V Sadarestuwati. Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat diperlukan untuk membahas penanggulangan banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek.

"Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada disini saya kira perlu dievaluasi," kata wanita yang akrab dipanggil Restu di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi V Robert Rouw. Menurutnya, ketiga gubernur itu tidak memiliki perhatian kepada daerahnya.

"Kita tidak perlu capekan diri kita tapi percuma kalau kepala daerah tidak punya hati untuk itu," ungkap Robert.

Sementara itu, Anggota Komisi V Dedi Wahidi mengusulkan agar RDP yang dilakukan ditunda. Menurutnya, perwakilan ketiga gubernur tersebut tidak berwenang mengambil kebijakan menyikapi kesimpulan RDP yang dilakukan.

"Sekali lagi tidak kurangi rasa hormat saya kepada menteri yang sudah serius, bupati yang sudah hadir karena ketidakhadiran mereka karena ini paket sehingga kesepakatan dan kesimpulan harus bersama, saya usulkan dijadwal ulang," kata Dedi.

Usulan yang disampaikan oleh Dedi pun disetujui oleh semua anggota Komisi V. Ketua Komisi V Lasarus pun langsung menutup rapat dan akan mengagendakan kembali RDP dengan ketiga gubernur tersebut.

"Ke depan akan kami agendakan lagi. Mungkin kami akan memasuki masa reses minggu depan. Tentu akan kami agendakan pada masa sidang selanjutnya," kata Lasarus yang diiringi suara ketuk palu penutupan RDP. (Al)