Oleh Alfin pada hari Sabtu, 07 Mar 2020 - 13:43:59 WIB
Bagikan Berita ini :

Faktor Politis Dibalik Buronnya Harun Masiku dan Nurhadi

tscom_news_photo_1583563439.jpg
Ahli hukum pidana Suparji Achmad (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat dua orang incarannya menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Kedua orang yang dimaksud yakni Harun Masiku dan Nurhadi.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang juga mantan Caleg PDIP menjadi DPO sejak 27 Januari 2020. Sementara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di MA pada 16 Desember 2019 lalu menjadi DPO sejak 13 Februari 2020.

Teropong Juga:

KPK YakinBisa Tangkap Harun Masiku

Berbagai prasangka muncul di masyarakat akibat lembaga antirasuah itu hingga kini belum menemukan kedua koruptor itu. Bahkan ada yang membandingkan Kasus Nazarudin mantan Bendahara Partai Demokrat dalam kasus suap wisma atlet yang lari ke negara lain namun KPK bisa menangkapnya.

Ahli hukum pidana Suparji Achmad pun mempunyai catatan sekaligus menilai kedua koruptor tersebut buron atau menjadi DPO karena faktor politis. Untuk DPO Harun Masiku, Suparji menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sebab, Harun merupakan mantan Caleg PDIP.

Sehingga, lanjut Suparji, ada kekhawatiran akan terungkap tabir dalam proses PAW anggota DPR apabila Harun Masiku ditangkap serta dihadirkan di persidangan.

"Cara mekanismenya di lindungi, disembunyikan atau sudah tidak ada. Itu lah karena memang dikhawatirkan aroma tidak sedap terbongkar melalui Harun Masiku," ujar dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk "Memburu Buron KPK" Suparji Achmad di Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Untuk DPO Nurhadi, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia ini mengatakan Nurhadi orang lama di MA dan sterilisasi penanganan perkara di MA tidak terjadi. Sehingga aroma permainan perkara di MA khawatir terbongkar.

"Itu khawatir merebak kemana-mana. Nurhadi sebagai mantan hakim, maka posisinya dilindungi belum tertangkap. Sehingga ada faktor politiknya," katanya.

Suparji juga melihat ada kejanggalan dalam proses penetapan tersangka Nurhadi karena tidak ada satu bukti yang kuat. Antara lain dipaparkan Suparji bahwa Nurhadi tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kasusnya murni perkara perdata dan bukan kasus gratifikasi.

"Tapi jadi pertanyaan kalau benar ngapain buron," tuturnya.

Sebab itu ia menyarankan agar Nurhadi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangkanya. "Mekanisme praperadilan yang bisa ditempuh. Agar status tersangkanya jelas," pungkasnya. (Al)

tag: #kpk  #harun-masiku  #hasto  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

PSI Minta Jokowi Rombak Para Menteri, Pengamat: Partai Pendukung Mulai Tak Puas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYA) --Pengamat Ilmu pemerintahan Gde Siriana menilai hal yang wajar adanya permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo melakukan ...
Berita

WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Meningkat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Jumlah kasus positif Covid-19 Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri meningkat. Hingga Senin (25/5) terdapat 872  WNI terkonfirmasi dan 48 orang di antaranya ...