Oleh Sahlan_ake pada hari Tuesday, 10 Mar 2020 - 06:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Mahfud MD: Pemerintah Tak Boleh Melawan

tscom_news_photo_1583770436.jpeg
Mahfud MD (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan putusan Mahkamah Agung terhadapjudicial reviewyang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah bersifat final.

Artinya, kata ia, pemerintah harus mengikuti dan mematuhi putusan MA tersebut.

"Kalaujudicial reviewitu sekali diputus final dan mengikat. Oleh sebab itu yang kita ikuti saja. Pemerintah kan tidak boleh melawan putusan pengadilan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Berbeda, kata dia, dengan gugatan perkara perdata atau pidana di pengadilan yang masih bisa diajukan peninjauan kembali (PK) setelah diputus kasasi oleh MA.

"Putusan MA kalaujudicial reviewitu adalah putusan yang final. Tidak ada banding terhadapjudicial review," katanya,

Sebelumnya, MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dikutip dari laman MA di Jakarta, Senin, uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir diputus hakim agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I. (Al)

tag: #mahfudmd  #menteri-jokowi  #bpjs-ketenagakerjaan  #bpjs-kesehatan  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Ada Suap di Ditjen Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Harus Turun Tangan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 04 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --KPK tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus suap tersebut diduga melibatkan pejabat ...
Berita

Pastikan Pangan dan Air Tercukupi, Ibas Kawal Bantuan ke Dapil

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Saat ini, nasib rakyat kian hari semakin resah. Pandemi belum juga usai, namun masalah banjir ikut melanda. Tingginya curah hujan dan kondisi alam yang demikian ...