Oleh Alfin Pulungan pada hari Tuesday, 10 Mar 2020 - 09:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Defisit BPJS di Depan Mata, Komisi IX Siap Rangkul Pemerintah Cari Solusi

tscom_news_photo_1583809534.jpg
Ilustrasi kantor BPJS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mahkamah Agung mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA secara resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai 1 Januari 2020 lalu.

Bagi masyarakat, hal ini adalah angin segar karena pengeluaran keuangan mereka untuk asuransi kesehatan tak lagi menyesakkan dada. Sementara itu, Ketetapan MA ini justru bakal membuat pemerintah kelimpungan memikirkan sumber dana untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, pernah mengungkapkan jika iuran tidak naik, maka BPJS Kesehatan terancam kolaps. Hal ini lantaran defisit BPJS Kesehatan terus membengkak setiap tahunnya. Bahkan, diproyeksikan defisit ini bisa membuat BPJS tekor hingga Rp77 triliun.

Sebuah keadaan simalakama bagi pemerintah saat ini.

Namun begitu, pihak DPR mengaku tak akan membiarkan pemerintah pusing sendirian memikirkan solusi mengatasi megadefisit BPJS ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengaku pihaknya akan merangkul pemerintah mencari jalan keluar untuk menutupi minus keuangan tersebut.

"Kita berharap nanti pemerintah bersama DPR dan seluruh komponen masyarakat lainnya dapat mencari solusi terbaik terkait masalah defisit dan kekurangan pembiayaan bagi penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Sembari dengan itu tentu kita juga perlu lakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait sistem jaminan sosial kita," ujar dia saat dikonfirmasi TeropongSenayan, Senin malam (9/3/2020).

Menurut Saleh, ada banyak solusi untuk menutupi kerugian BPJS. Salah satunya bisa dilakukan dengan menahan sementara pembangunan infrastruktur yang selama ini digenjot kencang oleh Presiden Joko Widodo.

"Selama ini menurut kami pembangunan infrastruktur jorjoran sana sini kadang kala tidak seimbang dengan pembangunan SDM. Kesehatan ini kan salah satu fondasi pembangunan SDM. Mungkin kita seimbangkan pembangunan infrastrutkur dan SDM supaya tetap ada anggaran untuk ini," paparnya.

Tak hanya itu, menurut Saleh penanganan definisit juga bisa ditekan dengan mengaktifkan kembali jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Kabupaten dan Kota. Program menurutnya mampu meringankan beban negara karena biaya kesehatan yang murah. Akan tetapi, pelaksanaan jamkesda tetap membutuhkan pengawasan dan pengendalian oleh pusat.

"Dulu kan ada Jamkesda. Dulu justru banyak yang bisa dilayani dan dimanfaatkan. Malah biayanya lebih ringan. Ini bisa sebagai aternatif walau belum diuji secara akademik," tutup Saleh. (Bng)

tag: #bpjs-kesehatan  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

DPR Minta Bawaslu Tegakan Aturan Pilkada 2020

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 01 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menegakkan aturan dalam kampanye Pilkada Serentak 2020 agar pelaksanaannya di tengah ...
Berita

BPIP dan Seluruh Pejabat Negara Peringati Hari Kesaktian Pancasila

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian Wahyudi menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual pagi ini, Kamis, 1 Oktober 2020. ...