Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 07 Apr 2020 - 08:49:43 WIB
Bagikan Berita ini :

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Tak Mendesak Dibahas

tscom_news_photo_1586223788.jpg
Ilustrasi tolak Omnibus Law (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Terlihat DPR tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dibahas ditengah wabah korona atau Covid-19. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR akan segera membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas draf RUU inisiatif pemerintah ini.

Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak mendesak untuk dibahas dalam waktu dekat disaat virus korona mewabah di tanah air. Meskipun Presiden Jokowi sudah menyerahkan draft dan naskah akademiknya ke DPR.

"Menurut saya pembentukan Panja Omnibus Law pada saat ini kurang tepat. Tidak ada urgensi yang mendesak," ujar Suparji Achmad saat dihubungi, Senin (6/4/2020).


Teropong juga:

> DPR Mulai Bahas Omnibus Law, Irwan: Wabah Corona Jangan Dimanfaatkan


Lebih lanjut Suparji menyatakan seharusnya semua komponen bangsa berfikir secara komprehensif untuk segera menyelesaikan Covid-19. Anggota DPR juga hendaknya mengerti penderitaan rakyat dan melaksanakan amanat rakyat. Tentunya hal ini menyakiti hati rakyat yang saat ini diharapkan berdiam di rumah.

"Sedangkan para wakilnya membahas suatu RUU yang masih kontroversi dan diduga memberi karpet merah pada investor," kata dia.

Ahli hukum pidana juga menilai saat ini rakyat menderita tidak bisa kerja sebagaimana mestinya atau menjalani hidup tidak normal. Banyak yang mengalami PHK, beribadah dibatasi, mudik dilarang.

Suparji mencontohkan 16 ribu warga DKI Jakarta di PHK. Menurutnya, masalah seperti ini yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. "Selesaikan masalah korona, tunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Bukan malah bahas Omnibus Law," sesalnya.

Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rahmat Muhajirin mengatakan selama RUU ini melindung hak-hak rakyat maka perlu segera dibahas.


Teropong juga:

>PAN Minta Penanganan Virus Corona Lebih Utama, Dibandingkan Omnibus Law


Namun, tambah dia, masalahnya hingga kini ia belum menerima draft dan naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pasalnya, hal tersebut masih berada di pimpinan DPR.

"Saya belum bisa berkomentar banyak, karena masalahnya saya belum melihat draft RUU nya," ujar dia.

tag: #omnibus-law  #corona  #komisi-iii  #hukum  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

PM Malaysia Bantah Isu Berobat ke Singapura

Oleh Aries Kelana
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – baru-baru ini sejumlah gosip berhembus yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tengah menjalani pengobatan di Singapura. Di negeri Singa ...
Berita

Anggota DPR Ini Sebut Ada Empat Poin Kemudahan Bagi UMKM di RUU Cipta Kerja, Apa Saja?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberi kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ...