JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa kartu prakerja dan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mulai didistribusikan pada 9 April mendatang.
Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalui konferensi video di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020).
"Saya juga telah memerintahkan menteri sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga Kartu Prakerja yang akan segera dimulai pada 9 April ini," kata Jokowi.
Sementara untuk anggaran Kartu Prakerja dinaikan dari Rp10 trilun menjadi Rp20 triliun. Sementara, penerima manfaat diberikan kepada 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19
Dikatakan, untuk Jabodetabek, pemerintah menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta keluarga. Perinciannya, 1,1 juta keluarga disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan 2,6 juta keluarga disiapkan pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan Gugus Tugas Penangangan Covid-19.
"Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran Covid-19, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tentu saja untuk menjaga daya beli," ujar Jokowi.
Presiden menegaskan, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) 9,2 juta penerima menjadi 10 juta. Pemerintah juga memperbesar nilai manfaat dinaikan sekitar 25% dan juga peyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Kartu sembako juga naik dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 dan diberikan selama sembilan bulan," kata Presiden.
Presiden juga mengingatkan agar penyaluran program-program itu dilakukan secepat mungkin dan tepat sasaran. Mekanisme penyelenggaraan jaring pengaman sosial juga harus dilakukan secara efisien.
"Gunakan cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek, sehingga ini bisa menggerakkan dan mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah, sehingga ekonomi di bawah ikut bergerak," kata Presiden.
