JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyatakan pelatihan online di Ruang Guru sebagai mitra pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja yang memakan biaya Rp5,6 Trilliun, bukan suatu yang mendesak. Pasalnya, di tengah terpuruknya rakyat bawah karena kasus korona, banyak kalangan bawah yang mendadak jadi pengangguran dan kesulitan hidup terus menghantui.
Apalagi sampai hari ini kecurigaan publik bahwa proyek ini sarat aroma KKN sulit dibantah. Kendati Staf milenial Belva Devara sudah mundur. Tetapi sudah jelas bahwa proyek diperoleh saat dia menjabat staf khusus Presiden Jokowi.
Menurutnya, jika program pelatihan lewat Kartu Pra Kerja dilanjutkan, sama saja artinya memberi keuntungan terhadap perusahaan milik Belva, Ruang Guru. Aplikator ruang guru diketahui dipilih pemerintah menjadi salah satu mitra yang akan memberi pelatihan daring pada program yang ditujukan mengurangi dampak krisis pandemi virus korona.
Lalu Didi menyoroti apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf bahwa dengan meneruskan program pelatihan Kartu Pra Kerja, pemerintah artinya terus melanjutkan pemberian proyek tanpa tender kepada delapan perusahaan.
"Dan celakanya juga program tersebut mengabaikan belasan ribu lembaga pelatihan yang telah menjadi mitra kerja pemerintah selama bertahun-tahun untuk mencetak pekerja terlatih di Indonesia," ujar Didi menyesalkan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2020).
TEROPONG JUGA:
>Stafsus Milenial, Kartu Pra Kerja, dan Angka itu
> Mengkritisi Keterlibatan Ruang Guru dalam Program Kartu Pra-Kerja
> Sarbumusi: Tidak Seharusnya Kemenko Perekonomian Kelola Kartu Pra Kerja
Ada 19 ribu lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat dukungan sama sekali, padahal selama bertahun-tahun sudah mencetak pekerja dengan memberikan pelatihan kursus baik secara langsung maupun online.
Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, Pemerintah seharusnya menggunakan mitra kerja selama ini yakni lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan dalam melaksanakan program Kartu Prakerja. Menurutnya, mitra-mitra pemerintah itu telah bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memiliki pengajar yang sesuai dengan dunia industri.
"Seharusnya gunakan mitra pemerintah selama ini yaitu lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bersertifaksi BNSP berakreditasi dan pengajarnya yang sudah link and match dengan dunia industri," katanya.
Dengan melihat fakta diatas, maka hemat Didi bahwa anggaran yang super besar ini sebaiknya diubah menjadi bantuan ekonomi atau kompensasi kerja. Pemerintah bisa mengalihkan anggaran itu untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus korona (Covid-19) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Sekali lagi saat masyarakat bawah saat ini lebih membutuhkan bantuan hidup yang nyata. Kebutuhan sembako untuk bertahan hidup sehari-hari jauh lebih berarti saat kesulitan hidup membayangi dari hari-kehari karena wabah Covid-19 ini," ungkapnya.
"Pertanyaan kembali muncul, Apakah tetap harus dipaksakan proyek Multi triliun Ruang Guru ini? Tidakkah ada empati ke publik yang sedang menderita & terpuruk dengan tetap memaksakan proyek Ruang Guru, yang lagi-lagi patut dicurigai beraroma KKN," pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat X ini.
