JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Sukamta, meminta pemerintah menghentikan rencana pelatihan online program kartu pra-kerja. Hal ini mengingat karena banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak terhadap rencana pelatihan senilai 5,6 triliun itu.
Sukamta menyatakan program pelatihan pra-kerja tidak akan berjalan efektif selagi wabah korona atau Covid-19 masih menjadi masalah besar saat ini. Untuk itu, lanjut dia, pilihan rasional yang mesti diambil pemerintah saat ini adalah berupaya menekan dan menyelesaikan penyebaran virus korona.
"Program pelatihan secara online ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya serta ada kesan program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital karena tidak melalui proses tender sebagaimana biasanya dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah," ujar Sukamta kepadaTeropongSenayan, Jumat (24/4/2020).
Politikus PKS ini meminta pemerintah untuk membekukan sementara dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta di tahap pertama. "Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja," kata dia.
Legislator dari dapil Yogyakarta ini menilai konsep kartu pra-kerja yang saat ini sedang dijalankan telah dipaksakan berubah haluan akibat pengaruh pandemi korona. Hal itu dapat dilihat saat pemerintah berinisiatif mengandalkan program tersebut sebagai sarana pelatihan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya menyusul dampak korona.
Meski demikian, kata Sukamta, perubahan konsep ini masih mentah dan memberi kesan menguntungkan pihak tertentu dengan dalih pelatihan online.
"Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19. Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju," kata Sukamta.
"Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial," sambungnya.
TEROPONG JUGA:
>Soroti Aplikasi Kartu Prakerja, PKS: Masa Download Doank Harganya Sejuta?
>Penegak Hukum Harus Ikut Awasi Program Kartu Pra Kerja
>Sarbumusi: Tidak Seharusnya Kemenko Perekonomian Kelola Kartu Pra Kerja
Menurutnya, ada banyak persoalan dari program kartu pra-kerja. Pertama, salah sasaran. Jika ini sebagai jaring pengaman sosial mestinya hanya menyasar yang kehilangan pekerjaan, sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun dan tidak sedang mengenyam pendidikan.
Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis. Menurut Sukamta, daripada harus membayar untuk pelatihan online lebih baik digunakan pemerintah untuk menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa Covid-19 saat ini.
Kebijakan ini dinilai jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis.
Ketiga, pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghaburkan anggaran 5,6 triliun.
Terkait dengan mundurnya CEO Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara dari posisi Staf Khusus Kepresidenan, Sukamta menyatakan apresiasi positif. Namun demikian menurutnya mundurnya Belva ini tidak menyelesaikan masalah utama.
"Masalah konflik kepentingan pribadi Belva selesai, tapi masalah utamanya ada pelatihan online program kartu prakerja yang telah menunjuk 8 perusahaan digital, termasuk Ruang Guru di dalamnya. Kalau Belva mau tuntaskan masalah, mestinya ia tarik Ruang Guru dari program ini. Juga perusahaan platform digital lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, LinkAja, dan lain-lain yang sudah ditunjuk mundurlah dari program ini," paparnya.
Anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan, perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya sudah memiliki modal yang besar untuk terus eksis. Oleh sebab itu dia menyayangkan mengapa saat situasi sulit seperti sekarang pemerintah masih menunjuk mereka sebagai mitra program kartu pra-kerja.
"Di tengah pandemi alami lonjakan omset, masa masih mau menyusu ke pemerintah. Mestinya dalam kondisi keprihatinan seperti ini, malah memberikan bantuan bukan mencari untung dengan cara seperti ini," pungkas Sukamta. (Allan)
