JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Manajemen tata-kelola yang tumpang-tindih di lapangan saat ini membuat penanganan Pandemi COVID-19sejak awal terkesan lamban dan membingungkan bagi masyarakat. Apalagi belum lama ini muncul silang pendapat antara sejumlah menteri yang merupakan representasi Pemerintah Pusat dengan Gubernur sebagai pimpinan Daerah, yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena hanya menimbulkan polemik yang kontra produktif dalam penanganan COVID -19. Demikian penuturan Ketua Kadin DKI Hj Diana Dewi dalam keterangan resminya, Selasa, 12 Mei 2020.

Menurut Diana, kondisi darurat yang terjadi saat ini memang tidak bisa diprediksi sejak awal. Akan tetapi hal ini tidak bisa menjadi pembenaran terhadap penanganan substansi dan teknis Covid 19 di lapangan yang terkesan tumpang-tindih.

Yang terjadi saat ini lanjut Diana, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terlihat kebingungan dengan koordinasi yang akan digunakan, terutama terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Sosial (bansos) misalnya, berdasarkan pengamatan kami dengan terbatasnya waktu pada saat perencanaan menyebabkan program pelaksanaan BLT terkesan “dipaksakan”.

Keterbatasan waktu tersebut tentu saja turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Ini terlihat saat target yang salah sasaran meskipun dalam tingkatan yang relatif minimal. Namun hal pada akhinya memicu munculnya ketidakpuasan dalam masyarakat.

Bansos saat ini yang di kemas dalam bentuk bahan kebutuhan pokok dan sembako kepada masyarakat juga menimbulkan masalah dalam pelaksanaan dilapangan.

“untuk kondisi darurat seperti ini yang menuntut kecepatan, akurasi dan menimbulkan multiplier efect terhadap ekonomi adalah bantuan dalam bentuk tunai”, ujar Diana Dewi.

Diana menambahkan, pembagian bansos dalam bentuk sembako berpotensi terhambat karena penyedia bahan kebutuhan dan pasokan distribusi yang terganggu akibat Pandemi COVID-19. Selain itu kebutuhan yang tiba-tiba melonjak di beberapa tempat, memicu kelangkaan barang dan memicu naiknya harga. Apalagi saat ini kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, tentunya isu ketersediaan barang akan semakin besar.

Melihat banyaknya kendala yang terjadi dilapangan, harusnya bisa menjadi evaluasi bagi Pemerintah dalam melaksanakan Bantuan Sosial saat ini.

Diana menambahkan, dengan konsep Bantuan Tunai bukan berarti seluruh permasalahan yang terjadi dilapangan bisa selesai semua. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini Bantuan Langsung Tunai pelaksanaan dilapangannya dapat mengunakan Cashless dengan penyalurannya melalui beberapa Bank.

Pemerintah bisa mempertimbangkan antara pelaksanaan Bansos Sembako dengan Bansos Tunai yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“kami sangat memahami Pemerintah juga memiliki pertimbangan tersendiri akan hal ini, akan tetapi melihat pola pelaksanaan di lapangan dan kendala yang dihadapi, harusnya Pemerintah segera melakukan evaluasi untuk menemukan solusi yang terbaik,” tandas Diana Dewi.