Berita
Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 28 Mei 2015 - 20:02:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengamat Ini Desak Presiden Ambil Alih Kasus Mafia Migas

1Jokowi.jpg
Jokowi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengingatkan pemerintah dan Pertamina sebaiknya jangan hanya sibuk mengurusPetral. Menurutnya, Petralhanya merupakan bagian kecil dari permainan mafia migas.

"Pembubaran Petral jangan dijadikan seperti sesuatu yang sangat besar, pembubaran Petral itu sudah tidak terlalu penting dibahas, lakukan saja auditnya dengan jujur dan terbuka," kata Ferdinand kepada TeropongSenayandi Jakarta, Kamis (28/05/2015).

Menurutnya, percuma Petral dibubarkan jika sistem yang kacau masih tetap diadopsi dalam pengadaan minyak.

"Yang paling utama sekarang yang mendesak dilakukan oleh Pemerintah adalah memperbaiki dan merubah sistem tata cara pengadaan minyak, menata ulang konsep cost recovery, melakukan efisiensi ketat dalam pengadaan barang jasa serta merevisi UU Migas dengan memasukkan point-point yang berpihak pada negara," tukas dia.

Ia juga menilai bahwa Menteri ESDM seringkali hanya pencitraan. Oleh karenaketerlibatan langsungPresiden Joko Widodo sangat dibutuhkan untukmembenahi persoalan di sektorMigas.

"Segera lakukan tindakan lebih konkret lainnya, jgn hanya sibuk beradu argumen di media, dalam hal ini, Presiden harus mengambil alih penyelesaian mafia migas karena sangat dibutuhkan intervensi Presiden, Menteri hanya pencitraan saja. dibutuhkan tim khusus untuk menyelesaikan tugas pemberantasan mafia migas." (iy)

tag: #Jokowi  #mafia migas  #kementerian esdm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...