JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra Mulyadi meminta agar pemerintah fokus memikirkan dampak wabah Covid-19 terhadap kondisi perekonomian ke depan.

Pasalnya, lanjut dia, sudah tiga bulan lalu Pemerintah telah diingatkan untuk segera merespon penyebaran Virus Covid 19 dengan dua konsentrasi.

"Pertama, penanganan Covid 19, dan Kedua, dampak sosial ekonomi," ungkap Anggota Komisi V DPR RI itu kepada wartawan, Selasa (26/05/2020).

Seharusnya, kata dia, dua hal tersebut sejak awal mestinya jadi perhatian serius pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Karena di awal Maret lalu, sambungnya, telah terjadi gelombang capital outflow dipasar modal.

"Dimana asing melakukan nett sell terus menerus, nilai rupiah terkoreksi dan harga-harga bahan pokok cenderung naik, ini akibat mulai goyahnya tingkat kepercayaan pasar karena lambatnya respon pemerintah menghadapi penyebaran virus covid 19 di tambah statement-statement yang muncul dari pemerintah yang terkesan menganggap sepele pada saat itu," tandas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Saat ini, menurutnya, kebijakan pemerintah bukan saja secara prioritas untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan masyarakat.

Tapi, kata dia, pemerintah juga mesti memikirkan dampak sosial ekonomi sebagai gelombang lanjutan yang tentunya harus juga menjadi perhatian Pemerintah dan menjadi tugas bersama semua pihak, termasuk masyarakat sendiri.

"Karena zona merah pandemi di beberapa wilayah sudah mengakibatkan zona merah ekonomi di hampir seluruh wilayah," ungkapnya.

Untuk hal tersebut, kata dia, diharapkan Pemerintah memiliki roadmap baru sebagai respon terhadap dua konsentrasi tersebut.

Kendati demikian, Mulyadi mengaku tetap mengapresiasi terhadap upaya dan kerjakeras pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 selama ini.

"Pemerintah melalui Gugus Tugas Covid 19 dan Kementerian kesehatan harus kita apresiasi karena sudah luar biasa menjadi Garda terdepan bersama tim Medis untuk menangani pandemi tersebut, baik penangangan korban dan upaya untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, keberhasilan penanganan Covid-19 oleh tim Gugus tugas sudah barang tentu akan menyelamatkan bukan saja manusianya tapi juga sosial ekonominya," ujar eks Ketua DPD Gerindra JaBar itu.

Lebih lanjut Mulyadi juga mengingatkan agar pemerintah dalam mengejawantahkan amanat Perppu no 1 tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi UU tersebut mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

"Dengan implementasi program realokasi anggaran dan refokusing program di setiap kementerian. Hal yang perlu menjadi perhatian khusus dalam realokasi dan refokusing adalah mengedepankan prinsip efesiensi dan efektifitas dalam setiap kebijakkan anggaran, termasuk tentunya menetapkan program prioritas anggaran serta harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Tentu saja, lanjut dia, skala prioritas tentu yang terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat.

"Sehingga pada akhirnya bisa menyelamatkan dan menenangkan masyarakat," ujarnya.

Tak dapat dipungkiri, kata dia, kenyataan hari ini dampak pandemi telah melahirkan dampak ekonomi yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Untuk itu, Mulyadi mengusulkan agar skala prioritas yang dimaksud seperti penundaan program insfrastruktur yang belum mendesak yang membutuhkan dana besar dan pelaksanaan Pilkada yang tentative akan dilaksanakan bulan Desember 2020 sebaiknya ditinjau ulang bahkan bila perlu ditunda.

"Khusus Pilkada, sebaiknya pemerintah menggeser saja ke tahun 2022, sehingga bisa sekaligus diselenggarakan dengan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan tahun tersebut, disamping menjadi lebih efisien terkait anggaran, tentu diharapkan tahun tersebut pandemi sudah bisa diatasi," ujarnya.

Untuk diketahui, kata dia, dalam berita Medicine News Today, setidaknya perlu 12 Bulan setelah vaksin ditemukan kondisi perekonomian maupun kehidupan sosial lainnya bisa berjalan normal.

"Itupun dengan catatan bisa terdistribusi keseluruh populasi dunia, sementara pengujian beberapa vaksin masih terus di lakukan," ungkapnya.

Adapun terkait kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya, Mulyadi meminta dan mewanti-wanti agar pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri segera membuat regulasi soal pergantian pejabat sementara. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya abuse of power (penyelewengan kekuasaan) ditengah pandemi Covid-19.

"Segera diisi pejabat sementara melalui Keputusan mendagri yang tentu tetap berdasarkan aturan di atasnya, ini juga untuk menghindari inchumbent yang akan maju lagi "memanfaatkan anggaran dan program" untuk kepentingan kampanye, jangan sampai, masa Karantina Pandemi dilanjutkan Karantina pejabat yang menyelewengkan anggaran negara," tegasnya.

Terakhir, kata dia, pemerintah dan segenap elemen bangsa lainnya harus tetap memupuk optimisme ditengah pandemi Covid-19 ini.

"Kita terus berikhtiar dan berdoa bersama, supaya bencana nasional ini bisa kita lewati dan diatasi dengan tetap mengedepankan gotongroyong, kebersamaan dan saling percaya semua pemangku kepentingan," ujarnya.

"Khusus tim medik, kita tetap beri penghargaan tertinggi sebagai Pahlawan kemanusian yang akan tercatat sepanjang sejarah kehidupan Bangsa," pungkasnya.