JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pelaku usaha sangat apresiasi dan mendukung penuh inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memberikan insentif kepada dunia usaha di Jakarta.
“Ini sebagai bukti bahwa Pemprov DKI mengerti sekali kondisi dan psikologi pengusaha yang sangat tertekan akibat kebijakan PSBB selama hampir 3 bulan yang membuat berbagai sektor usaha tutup berakibat cash flow pengusaha terkoreksi tajam,” ujar Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan resminya, 19 Juni 2020.
Menurut Sarman berbagai stimulus yang dibutuhkan oleh pengusaha antara lain keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pengelola Mall, hotel, apartemen dan perkantoran, dispensasi atas pajak hotel dah restoran dan hiburan, pajak kendaraaan bermotor bagi transportasi online, pajak reklame, penghapusan denda pajak dan berbagai retribusi perizinan.
“Ini merupakan beban pengusaha di DKI Jakarta. Namun yang mana yang akan di berikan dispensasi semua tergantung dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Sarman.
Pelaku usaha menyadari bahwa dampak pandemi covid-19 bukan hanya dirasakan pengusaha, namun Pemprov DKI juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun signifikan sampai 53%, yang diakibatkan oleh banyak sektor usaha yang tutup yang selama ini menjadi salah satu sumber PAD DKI Jakarta.
Dengan adanya insentif ini tentu menjadi angin segar dan gairah serta penyemangat bagi pengusaha untuk menjalankan berbagai aktvitas usahanya sekalipun masih dengan keterbatasan akibat penerapan protokol kesehatan.
Dengan mulainya aktivitas di Jakarta lanjut Sarman diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang dirumahkan,meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Jakarta kuarta II setidaknya tidak turun secara drastis.
Dikatakan Sarman, pelaku usaha juga mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Pemulihan Perekonomian Jakarta paska covid-19 ini dengan harapan Gugus tugas ini dapat menyusun langkah taktis dan strategis serta blueprint perekonomian Jakarta paska covid 19 ini.
“Jangan lupa Jakarta hingga kini masi menjadi barometer perekonomian nasional dimana ibu kota menyumbang 17% dari total perekonomian nasional. Sehingga Gugus Tugas ini diharapkan dapat menyusun berbagai program dan kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian kota Jakarta,” tandasnya.
