Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Selasa, 23 Jun 2020 - 14:32:44 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Desak Menhub Perhatikan Regulasi Prioritas Keselamatan Transportasi

tscom_news_photo_1592893749.jpg
Ahmad Syaikhu (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu meminta kepada Kemenhub untuk lebih menekankan regulasi keselamatan transportasi.

"Perlu ada prioritas keselamatan dalam transportasi baik darat laut maupun udara," ujar Syaikhu ketika Komisi V DPR RI melakukan Raker dengan Kemenhub, di Gedung DPR RI, Selasa (23/06/2020).

Politisi PKS ini mencontohkan dengan permasalahan di daerah pemilihanya yang masih ada beberapa lintasan kereta api yang masih terhambat.

Pasalnya, kondisi ditengah pandemi corona transportasi disana sering mengalami kemacetan.

"Kebutulan di daerah dapil saya masih banyak lintasan lintasan kereta api yang masih banyak terhambat," ungkapnya.

Syaikhu mengatakan kepada Kemenhub untuk lebih memperhatikan regulasi keselamatan transportasi supaya bisa mengatasi hambatan.

"Mohon untuk Menhub lebih memperhatikan keselamatan," katanya.

Selain itu, Syaikhu menilai kalau terminalpun perlu di lakukan pembahasan lebih lanjut supaya permasalahan sektor transportasi bisa segera teratasi.

"Terminal terminal di daerah juga perlu ada pembahasan lebih lanjut sehingga permasalahan bisa teratas dengan cepat," pungkasnya.

tag: #dpr  #kemenhub  #komisi-v  #transportasi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Akademisi: Proyek Jalan Trans Halmahera Menguntungkan Perusahaan Tambang, Bukan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan ...
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...