Oleh Givary Apriman pada hari Selasa, 30 Jun 2020 - 13:39:33 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Minta Kemenkes Klarifikasi Terkait Simpang Siurnya Data Penyerapan Anggaran

tscom_news_photo_1593498471.JPG
Saleh Daulay (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay meminta Menteri Kesehatan untuk memberikan klarifikasi terkait simpang siurnya informasi mengenai rendahnya penyerapan anggaran kementerian kesehatan.

Saleh mengatakan kalau klarifikasi ini dinilai sangat penting mengingat Presiden memberikan teguran langsung kepada kemenkes pada saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6) lalu.

Selain itu, kepala staf kepresidenan juga menyampaikan bahwa ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran kementerian kesehatan.

"Apa yang disampaikan di publik tersebut berbeda dengan apa yang dipaparkan di Komisi IX, Benar bahwa penyerapan anggaran di kementerian kesehatan belum maksimal. Tetapi bukan sebesar 1,53 persen," kata Saleh melalui pesan singkatnya, Selasa (30/06/2020).

Politisi PAN tersebut juga menuturkan kalau penyerapan anggaran oleh Kementerian Kesehatan berada jauh di atas angka tersebut.

“Komisi IX juga mempersoalkan penyerapan anggaran kemenkes, tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan presiden.” tuturnya.

Saleh juga memaparkan kalau selain dari anggaran yang disebutkan di atas, Kemenkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan wabah virus corona.

Anggaran yang disebut sebesar 75 T, sampai sejauh ini yang disetujui oleh kementerian keuangan hanya 25,7 T. Dengan demikian, alokasi akhir anggaran kemenkes adalah 102,2 T.

"Dari data yang ada, anggaran kementerian kesehatan awalnya adalah sebesar 57,3 T, setelah penyesuaian dan tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN, anggarannya menjadi 76,5 T," paparnya.

Saleh juga menyebut bahwa paparan yang disampaikan Menkes kepada kami, serapan anggaran kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen.

“Perlu diketahui, bahwa dari alokasi anggaran sebesar 25,7 T tersebut, yang terealisasi baru sebesar 345 M. Sisanya, masih dalam proses revisi DIPA. Bahkan ada yang masih proses pembahasan. Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada kementerian kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur," ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, Saleh menilai kalau menteri kesehatan sudah sepantasnya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, anggaran penanganan covid-19 yang ada jauh dari yang diusulkan oleh kemenkes.

Selain itu, proses realisasinya juga sangat lambat, lambatnya realisasi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat. Sebab, penyebaran covid-19 sampai saat ini masih tinggi, Jika anggarannya tidak tersedia, pelayanan kepada masyarakat dipastikan terkendala.

“Menkes perlu juga melaporkan hal ini kepada presiden secara langsung. Dengan begitu, presiden bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai kementerian yang ada," pungkasnya.

tag: #pan  #dpr  #menkes  #jokowi  #menteri-jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 SOKSI
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Arsul Sani
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Syaifullah Tamliha
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement