Berita
Oleh Alfin Pulungan pada hari Wednesday, 01 Jul 2020 - 20:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Rapat Baleg DPR, Fraksi PKS Setuju Lahirnya UU Perlindungan PRT

tscom_news_photo_1593608331.jpg
Rapat Baleg DPR (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT). Persetujuan tersebut disampaikan dalam pandangan mini Fraksi PKS yang dibacakan oleh juru bicara Fraksi PKS, Amin Ak dalam Rapat Pengambilan Keputusan penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang digelar Badan Legsilasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Juni 2020.

Fraksi PKS menyampaikan perlindungan PRT merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan oleh negara terhadap warga negaranya yaitu memberikan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tiap warga negara. PKS memandang hadirnya UU yang mengatur tentang perlindungan terhadap PRT merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warganya.

“Ada jutaan WNI yang menjadi PRT baik di dalam negeri maupun di berbagai negara, namun mereka belum memiliki instrumen hukum yang bisa melindungi mereka sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pekerja sektor formal lainnya,” kata Amin.


TEROPONG JUGA:

> RUU Perlindungan PRT, PKS Menolak PRT Dilarang Merangkap Bidang Lain


Mengenai pembahasan RUU Perlindungan PRT, Amin menuturkan PKS memberikan beberapa catatan.

Pertama, PKS mengapresiasi hadirnya RUU Perlindungan PRT karena kita membutuhkan UU yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja melalui implementasi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang terkandung di dalam RUU PPRT ini.

Amin Ak


Kedua, PKS mengharapkan perlindungan terhadap PRT yang diatur didalam RUU ini dapat memberikan perlindungan terhadap setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Fraksi PKS mengharapkan RUU ini juga mengatur hak PRT untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan Kerja, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

“PRT berhak untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tutur Amin.

             Ilustrasi PRT

Ketiga, Fraksi PKS memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa usulan lain yang dianggap relevan di dalam draf akhir RUU PPRT ini. Misalnya muatan Perjanjian Kerja yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) paling sedikit memuat satu poin tambahan yaitu mengenai jam kerja.

Pencantuman Jam Kerja di dalam Perjanjian Kerja dianggap perlu untuk memenuhi hak-hak PRT sebagaimana diatur didalam Pasal 11 RUU ini. Pasal 11 tersebut memberikan hak kepada PRT untuk bekerja pada jam kerja yang manusiawi. Tetapi jam kerja tersebut tidak diatur secara jelas di dalam RUU dan tidak pula diwajibkan untuk dimuatkan di dalam perjanjian kerja.

“Kami meminta diwujudkannya jam kerja yang fair bagi PRT dengan memasukkan jam kerja didalam perjanjian kerja,” pungkas legislator dari Jawa Timur ini.

tag: #ruu-pprt  #pks  #baleg-dpr  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Teropong Public Relation Award 2020
advertisement
Teropong Democracy Award 2020
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Diskusi Progres 98 dan Tokoh Lintas Aktivis: Menolak Demo Anarkis dan Politik Destruktif

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Rabu, 28 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Berbagai persoalan politik bangsa yang terjadi di Indonesia sangat menarik untuk disikapi. Karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terkait dinamika politik ...
Berita

Sudirman Said Raih Penghargaan National Figure dalam Ajang Teropong Democracy Award 2020

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Teropong Democracy Award 2020.  Dalam acara penganugerahan secara online dan ...