Oleh Givary Apriman pada hari Senin, 06 Jul 2020 - 19:40:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Demokrat Pertanyakan Target Pemerintah Dalam Program Jaringan Gas Bersubsidi

tscom_news_photo_1594037939.JPG
Politisi Demokrat Zulfikar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2022 sudah terpasang dua juta sambungan jaringan pipa gas bersubsidi ke rumah-rumah masyarakat.

Menanggapi program tersebut, Politisi Demokrat Zulfikar mempertanyakan kepada pemerintah mengenai reaslisasi dari target tersebut.

Zulfikar mengatakan kalau program tersebut hingga saat ini yang sudah terealisasi baru berjumlah sekitar 870 ribu sambungan dan masih jauh dari target.

“Presiden menargetkan tahun 2022 akan ada sambungan jaringan pipa gas subsidi sebanyak dua juta sambungan, namun hingga saat ini baru terpasang sebanyak 870 ribu sambungan, apa memungkinkan target yang ditetapkan tersebut tercapai pada tahun 2022 mendatang,” kata Zulfikar dalam rapat dengar pedapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta Pusat , Senin (06/07/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI tersebut juga mengungkapkan kalau pihaknya kerap mendapat keluhan dan aspirasi dari masyakat di dapilnya yakni di Banten III terkait jaringan gas subsidi ini.

Dimana pemasangan Jargas subsidi ini hanya bisa dimiliki melalui pimpinan daerah setempat, sementara itu ada pimpinan daerah yang tidak membangun komunikasi dengan masyarakat terkait jargas subsidi ini.

“Apa karena birokrasi dan lain sebagainya ini rakyat dikorbankan, Saya contohnya di daerah Tangerang ada wilayah Sekneg (Sekretaris Negara) yang sudah mengajukan jargas di wilayahnya selama delapan bulan lebih, namun hingga kini belum terealisasi atau belum terwujud, Jangan sampai sulitnya komunikasi dengan pimpinan daerah itu menyebabkan kesulitan membangun jargas subsidi,” ungkapnya.

Menurutnya, apa yang terjadi di dapilnya tersebut bukan tidak mungkin juga banyak terjadi di daerah lain di wilayah Indonesia.

Ia berharap ada metode tersendiri dari PGN agar jargas subsidi juga bisa didapatkan masyarakat tanpa terlebih dahulu harus mendaftar melalui pimpinan daerah.

Pasalnya jika harus mendaftar pembangunan jargas non subsidi, saat ini harganya bisa mencapat Rp 7 juta. Hal tersebut cukup memberatkan masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat tetap memilih menggunakan tabung gas elpiji 3kg.

tag: #dpr  #partai-demokrat  #komisi-vii  #pgn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Pengamat: Ahmad Basarah Layak Dapat Bintang Jasa Utama

Oleh Bachtiar
pada hari Jumat, 14 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Selain nama Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menjadi salah satu tokoh yang menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko ...
Berita

Bantuan Upah Hanya Hanya Diberikan Kepada BPJS Ketenagakerjaan, Anggota DPR: Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI Obon Tabroni mengkritisi pemberian subsidi upah yang hanya diberikan kepada buruh yang terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, jika bantuan ...