JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyebut ada enam kriteria yang harus dimiliki Kapolri, pengganti Jenderal Idham Azis pada tahun depan.
Menurut Didik, tantangan yang dihadapi Kepolisian saat ini adalah masih kurang maksimalnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Sebab itu, kata Didik, Polri harus terus melakukan pengawasan ke dalam yang cukup intens, meningkatkan kinerja, dan penguatan kelembagaan.
Serta profesionalisme para anggotanya dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, Polri harus terus mereformasi diri menjadi lebih baik," ujar Didik saat dihubungi, Selasa (7/7/2020).
Enam kreteria ini, kata politikus Demokrat, pertama, Kapolri haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.
Kedua, Kapolri harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat.
"Memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik," ucap Didik.
Ketiga, calon Kapolri harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Keempat, Kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta utamanya menegakkan hukum.
Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri kedepan," paparnya.
"Kelima, Kapolri ke depan harus memiliki akseptabilitas yan kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik," sambung Didik.
Keenam, dalam konteks politik dan demokrasi, kata Didik, Kapolri ke depan harus mampu memposisikan Polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," kata Didik.
