JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya sedang mengerucutkan nama-nama calon kepala daerah di wilayah yang raihan suara partai di bawah 10 persen. Nama-nama terpilih akan segera diumumkan di dalam waktu dekat.

Menurut Hasto, pihaknya membagi calon kepala daerah yang akan diusung ke dalam tiga klaster.

Klaster pertama adalah yang bisa mengusung sendiri karena raihan suara partai di wilayah itu setidaknya 20 persen. Klaster kedua adalah yang raihan suara partai di angka 10-20 persen, dan klaster ketiga adalah yang di bawah 10 persen.

"Nah, sekarang yang di bawah 10 persen ini baru kami kejar. Karena untuk yang 20 persen kami sudah bisa melakukan itu," kata Hasto di sela-sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Menurut Hasto, dari monitoring Tim Pilkada partai, bila dibandingkan dengan parpol lain, justru progress PDIP tetap paling depan dalam menyiapkan calon kepala daerah. Apalagi bagi pihaknya, pilkada ini merupakan mekanisme untuk mendorong kader-kader partai dalam menunjukkan tanggungjawabnya memimpin rakyat. Pilkada juga menjadi wahana mewujudkan semangat gotong royong.

Lalu apakah benar PDIP kesusahan untuk mencapai kesepakatan pengusungan calon kepala daerah di tingkat Pemilihan Gubernur (pilgub)?

Hasto menjawabnya, kesulitan itu tak sepenuhnya terjadi di PDIP. Kata dia, untuk calon gubernur-wakil gubernur, pertimbangan memang lebih panjang karena menyangkut kepentingan nasional. Sebab dalam konteks konstruksi pemerintahan NKRI, gubernur adalah kepanjangan tangan presiden.

Karena itu, komunikasi politik dan upaya melihat rekam jejak seluruh calon memang harus lama. Dan proses itu dikaitkan dengan upaya mengedepankan persatuan nasional dengan spirit gotong royong.

"Maka disitu kami juga terus membangun komunikasi politik dengan partai lain. Selain itu kita juga harus melihat faktor elektoral, faktor elektabilitas. Karena ini pemilunya rakyat," ujarnya.

PDIP juga memiliki idealisme mendorong kader sendiri, namun di saat bersamaan mengakui rakyat yang akan menjadi hakim tertinggi saat pemilihan. Itu sebabnya faktor elektabilitas juga jadi pertimbangan.

Yang jelas, siapapun kepala daerah yang akhirnya diusung, PDIP akan memastikan mereka bukan berdasar pada spirit individualisme, namun penugasan berbasis ideologi. Maka itu, seluruh calon wajib memenuhi seluruh tahapan, termasuk mengikuti sekolah calon kepala daerah.

"Seluruh calon harus memenuhi seluruh tahapan-tahapan yang dilakukan oleh partai, termasuk sekolah para calon kepala daerah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya berencana mulai mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020 yang kemungkinan dilaksanakan mulai 11 Juli hingga 18 Juli mendatang. Sejauh ini, ada 162 calon kepala daerah yang belum diumumkan secara resmi oleh partainya.