JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akhir akhir ini santer terdengar kalau majunya Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Serentak 2020 merupakan bagian dari politik dinasti.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Ahmad Basarah akhirnya angkat bicara soal pemberian "tiket" kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Solo.

Basarah mengatakan kalau pencalonan Gibran telah melalui proses politik elektoral sejak di internal PDI Perjuangan dan akan bertarung pada Desember mendatang.

Untuk itu, Basarahpun membantah keras kalau majunya Putra Sulung Presiden Jokowi di Pilkada 2020 bukan bagian dari praktik dinasti politik.

"Majunya Gibran bukan dalam rangka politik dinasti. Tetapi justru dia harus mengikuti proses politik elektoral sejak di internal PDIP, serta masih harus melalui tahapan pemilihan oleh rakyat pada pencoblosan Pilkada bulan Desember yang akan datang," kata Basarah melalui keteranganya, Senin (20/07/2020).

Wakil Ketua MPR inipun menegaskan kalau langkah Gibran di Pilwalkot Solo 2020 akan ditentukan oleh masyarakat dan bukan karena "titah" ayahnya.

"Dalam konteks ini, mahkamah rakyatlah yang nanti akan menentukan apakah Gibran akan dipilih atau tidak menjadi walikota Solo dan bukan karena "titah" ayahnya," tegasnya.

Politisi yang juga merupakan Aktivis GMNI itupun menilai politik dinasti itu berbeda merupakan politik regenerasi kekuasaan yang dilangsungkan turun-temurun tanpa melalui proses politik elektoral dan pemilu sesuai aturan yang berlaku.

Dalam penjelasannya Basarah memastikan bahwa proses politik itu telah dilalui oleh Gibran sejak ikut kontestasi Pilkada Solo hingga mendapat tiket Pilkada Solo dari PDI Perjuangan.

"Jangan sampai karena Gibran anak seorang Presiden lalu hak-hak politiknya dicabut. Padahal tidak seorangpun di dunia ini yang boleh memilih harus menjadi anaknya siapa," pungkasnya.