JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --
Aktivis Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU), Anas Nasikhin menilai kritik politikus PDIP Adian Napitupulu kepada Menteri BUMN Erick Tohir sudah kebablasan.
Menurutnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengangkat Erick Tohir sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah isyarat sekaligus contoh agar menjawab kritikan dengan kinerja. Dalam hal ini Target yang diberikan Presiden Jokowi kepada tim tidak main-main.
"Pertama dalam konteks penangan covid 19 yaitu menurunkan angka kematian serendah-rendahnya, meningkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan mengendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya," kata Anas dalam pesan singkatnya, Selasa (28/7/2020).
Kedua dalam konteks pemulihan ekonomi presiden memerintahkan untuk melakukan upaya percepatan berdasarkan pokok masalah yang ada apakah terkait regulasi ataukah administrasi yang mengharuskan dilakukan revisi, bahkan jika dipandang perlu agar dilakukan shortcut serta menghentikan ego sektoral dan ego daerah. “Jadi jelas ukurannya, yakni kinerja," tegas Anas.
Dirinya juga melihat bahwa Jokowi cocok dengan kecepatan kinerja ET dalam mengelola kementrian BUMN maka dipasrahi tugas yang lebih besar.
"Ini menunjukkan kinerja yang baik, maka prestasinya ditingkatkan. Jika keinginan Adian Napitupulu selama ini belum terpenuhi, mestinya dikembalikan pada logika kinerja ini," ucapnya.
Kalau dilihat peran adian di pilpres 2019 dia hanyalah ketua salah satu kelompok relawan yang relawannya mendukung pasangan 01, yang kinerjanya tentu setara dengan relawan yang lain yang berjumlah lebih dari 500 kelompok relawan. Jadi kalau bicara peran dia sebetulnya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa.
“Nah kalau sekarang dia meminta jatah lebih kepada ET dengan cara menekan dan kritik yang membabi buta itu sudah gak bener," jelas Ketua Bidang Pelatihan Saksi TKN.
Menurutnya, kelakuan adian dalam mengkritik ET, sudah tidak objektif, tendensius, data-datanya ngawur, seperti orang mabok serang sana serang sini.
Cara-cara menekan Adian dalam soal penataan komisaris sekarang ini sudah tidak proporsional, seperti preman dan premanisme, dan tidak bisa dibenarkan.
“Jangan-jangan kelakuannya selama ini ke menteri BUMN sebelumnya juga begitu?” Sergah Anas. Ini sudah tidak lagi memperlihatkan etika birokrasi yang bener bahkan jauh dari prinsip GCG (Good Corporate Goverment) dan merusak visi ET Efektif - Transformatif di BUMN. BUMN adalah Negara dan negara tidak boleh kalah dengan gaya premanisme.
“Jadi mari beri dukungan kepada Pak ET untuk menjalankan GCG di tubuh BUMN. Saatnya BUMN untuk melepaskan dan membersihkan orang-orang titipan yang berasal dari tekanan gaya preman seperti ini," pungkasnya.
