JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, pelatihan manajemen koperasi harus tetap dilanjutkan, namun pendekatan militer yang telah menimbulkan korban jiwa perlu dihentikan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya salah satu calon manajer KDKMP, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, saat mengikuti Latsarmil. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan, hingga saat ini tercatat lima peserta SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal dunia selama mengikuti pendidikan.

Korban kelima adalah Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan.

Sebelumnya, Anisa Muyassaroh (Balikpapan) dilaporkan meninggal akibat heat stroke dan henti jantung, Yonanda Muhammad Taugiq (Baturaja) akibat cardiac arrest (henti jantung), serta Novia Rahmadhani Sihotang (Jakarta) meninggal setelah menjalani perawatan akibat gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan tuberkulosis (TBC).

Dengan meninggalnya Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, jumlah korban jiwa menjadi lima orang.

TB Hasanuddin menilai, tugas utama calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah mengelola koperasi secara profesional, mengembangkan usaha, memperkuat tata kelola, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Karena itu, materi pelatihan seharusnya lebih berfokus pada kompetensi manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan, akuntansi, serta pengelolaan koperasi, bukan latihan fisik bergaya militer yang berisiko tinggi.

"Pelatihan manajemen koperasi harus tetap berjalan karena sangat dibutuhkan. Namun latihan dasar kemiliteran yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan dengan tugas mereka," tegas TB Hasanuddin, Sabtu (27/06/2026).

Menurutnya, tragedi yang telah menelan lima korban jiwa harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki desain pelatihan SPPI, sehingga tujuan membangun sumber daya manusia unggul dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan para peserta.