Oleh Alfin Pulungan pada hari Wednesday, 29 Jul 2020 - 07:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Oknum Polri Jadi Tersangka Kasus Djoko Tjandra, Anggota DPR: Mental yang Memprihatinkan

tscom_news_photo_1595961615.jpeg
Djoko Tjandra (kiri) dan Brigjen Prasetijo Utomo (kanan) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Penyidik Bareskrim Polri menyatakan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka atas kasus membantu pelarian buronan Djoko Tjandra. Prasetijo diduga telah membuat dan menggunakan surat palsu.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan sejumlah bukti. Akibatnya, Prasetijo terjerat Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Menanggapi ironi itu, Anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR, Rahmat Muhajirin mengaku prihatin atas tindakan Brigjen Prasetijo tersebut. Ia menyebut keterlibatan Prasetijo dalam kasus Djoko Tjandra menunjukkan ada yang tidak beres dalam mentalnya sebagai polisi.

“Saya Prihatin atas kejadian ini. Polri harusnya bersikap dan bertindak sebagai aparat penegak hukum yang Promoter, seperti halnya diharapkan Kapolri Jendral Idham Azis dan seluruh bangsa Indonesia. Ternyata bagi sebagian pejabatnya/pimpinanya, hanya sekedar sebuah motto yang tidak mempunyai arti apa apa. Sikap mental yang sangat memprihatinkan,” kata Rahmat saat dihubungi, Selasa (28/7/).

Rahmat Muhajirin


Politikus Gerindra ini menuturkan, kejadian yang mencoreng nama institusi Bhayangkara itu harus menjadi momen untuk memulihkan nama baik Polri.

Terlebih bagi Kapolri Idham Azis, ia harus lebih aktif lagi dalam membina jajarannya. Hal itu demi menjaga marwah Polri di mata masyarakat agar istilah Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) itu tidak hanya jadi sebuah motto, tapi juga menjadi tindakan nyata.

“Mengingat, Kepolisian Republik Indonesia ini merupakan pilar penting tegaknya hukum di Indonesia guna terselsnggaranya penyelenggaraaan Negara untuk tercapainya masyarakat adil makmur sesuai Cita cita UUD 1945,” pungkas legislator dari dapil Jawa Timur I ini.

Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengumumkan perkembangan kasus Brigjen Prasetijo Utomo, mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri yang membantu pelarian buron kelas kakap Djoko Tjandra. Sigit menyebut Brigjen Prasetijo telah ditetapkan sebagai tersangka, usai pihaknya melakukan gelar atas perkara surat jalan Djoko Tjandra.

“Hari ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka Saudara BJP PU berdasarkan LP/A/397/VII/2020/BARESKRIM tanggal 20 Juli 2020,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7).

Sigit menerangkan, gelar perkara diikuti perwakilan dari Itwasum, Divisi Propam, Biro Wasidik Bareskrim dan para direktur di Bareskrim. Hasil gelar perkara menyatakan cukup bukti untuk menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka.

Prasetijo disangkakan melakukan perbuatan pidana tentang pembuatan dan penggunaan surat palsu, memberi pertolongan terhadap Djoko Tjandra, dan menghalangi penyidikan dengan menghancurkan barang bukti.

tag: #polri  #djoko-tjandra  #komisi-iii  #rahmat-muhajirin  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Penunda Pilkada Perlu Pertimbangan Secara Matang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 22 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI Bambang Patijaya menilai penundaan Pilkada 2020 bukan perkara mudah, diperlukan pertimbangan secara matang dari berbagai aspek. "Kita ...
Berita

Wasekjen Demokrat: Resesi Akibat Salah Kebijakan Jokowi Soal Pandemi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Indonesia resmi memasuki resesi, karena itu perlu solusi kongkrit yang harus dilakukan pemerintah, bukan hanya pragmatis. Demikian disampaikan Wasekjen Partai Demokrat ...