Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 03 Agu 2020 - 12:44:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Ganjil Genap Keputusan Tergesa-gesa Saat PSBB Transisi

tscom_news_photo_1596433495.jpg
Ganjil genap (Sumber foto : Ilustrasi)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jakarta Raya menyebut pemberlakuan ganji genap sebagai keputusan tergesa-gesa, karena bukan solusi menyelesaikan masalah kemacetan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)transisi.

Diketahui, mulai 3 Agustus 2020 ganjil genap sudah diberbelakukan lagi.

"Pemberlakuan ganjil genap di tengah kenaikan angka COVID-19 di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Menurut Teguh, penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBBtransisi I dan II harus berangkat dari akar masalah.

Menurut dia, akar masalah kemacetan adalah tingginya jumlah pelaju (pengendara) dari wilayah penyangga Jakarta menyebabkan kemacetan di jam-jam sibuk termasuk penumpukan penumpang di transportasi publik salah satunya di "commuter line" Jabodetabek.

Tingginya angka pelaju dan penumpukan penumpang di transportasi publik disebabkan oleh ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dalam membatasi jumlah pegawai masuk kantor.

"Karena intansi, lembaga dan perusahaan tetap menerapkan jumlah karyawan yang masuk di atas 50 persen," ujar Teguh.

tag: #ganjil-genap  #ombudsman  #psbb  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...