Oleh Rihad pada hari Senin, 03 Agu 2020 - 22:18:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Dipilih Selama 4 Tahun

tscom_news_photo_1596467910.jpg
Wahyu Setiawan (Sumber foto : ist)

Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntuthukuman 8 tahun pidana penjara terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) C. Jaksa juga menuntut terdakwa agar dikenakan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. "Terdakwa Wahyu Setiawan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan surat tuntutan Wahyu di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/8).

Lebih lanjut jaksa meminta hakim agar memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana. Hal ini lantaran Wahyu Setiawan terbukti menerima suap sejumlah Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri. Suap itu diberikan kepada Wahyu agar mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR.

Selain suap, jaksa juga menilai Wahyu terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025. Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Uang diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan orang asli Papua terpilih menjadi anggota KPUD.

Untuk hal yang memberatkan Wahyu Setiawan, dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatannya berpotensi mencederai hasil Pemilu. Sementara itu untuk hal meringankan, Wahyu dinilai sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

tag: #kpu  #pengadilan-tipikor  #wahyu-setiawan  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Editorial

Musyawarah Mufakat, Aklamasi, Atau Voting

Oleh
pada hari Selasa, 02 Des 2014
DALAM setiap majelis atau perjamuan besar, pasti ada persoalan bersama yang dibahas. Dan, nantinya akan menjadi sebuah ketetapan bersama. Persoalan bersama itu antara lain membahas program kerja, ...
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

FMB Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 22 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Ketua Pansus Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (FMB) mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan Pilkada serentak 2020 digelar tahun ini sampai ada kepastian pandemi ...
Berita

Komite II DPD RI Gali Informasi Terkait RUU Penanggulangan Bencana

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komite II DPD RI menilai ada beberapa permasalahan terkait draft RUU tentang Penanggulangan Bencana. Secara umum, usulan perubahan dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana ...