Berita
Oleh Alfin Pulungan pada hari Sunday, 09 Agu 2020 - 07:45:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota DPR Setuju Data DPO Dimasukkan dalam Database Kependudukan 

tscom_news_photo_1596910776.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi Pemerintahan (Komisi II) DPR Mohamad Muraz setuju dengan upaya dinas kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) yang akan memasukkan data Daftar Pencarian Orang (DPO) ke dalam database kependudukan.

Tujuan dilakukannya hal tersebut guna mencegah para pelaku kejahatan menyalahgunakan data kependudukan untuk keperluan pelarian atau kejahatan lain. Salah satunya, terkait kasus terpidana hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang menjadi buronan selama 11 tahun dan mendapat layanan e-KTP dari Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Muraz menuturkan, sesuai perundang-undangan berlaku apabila ada seseorang menjadi DPO, maka setiap WNI punya kewajiban membantu pemerintah/aparat penegak hukum untuk menginformasikan keberadaannya.

"Tugas dan fungsi lembaga jelas wajib tunduk dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan," kata Muraz saat dihubungi, Sabtu, 9 Agustus 2020.

Mohamad Muraz


Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan program kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dirancang untuk menjadi data base identitas seluruh penduduk Indonesia secara terpadu dari pusat sampai dengan daerah. Sehingga, penduduk yang sudah memiliki e-KTP atau baru memiliki surat keterangan (Suket) KTP berarti datanya sudah terekam di Dinas Dukcapil.

"Oleh karena itu saya sangat setuju kalau DPO dimasukan dalam database kependudukan," kata dia.

Kendati begitu, Muraz memberi catatan ketika seseorang sudah memiliki e-KTP dan menjadi DPO, maka harus tetap jadi kewenangan aparat penegak hukum untuk meminta lembaga pelayanan lain dalam pencekalannya.

"Misalnya di Keimigrasian, Pertanahan, Perbankan, Notaris dan lainnya," jelasnya

Sebelumnya, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pihaknya akan memasukkan data DPO ke dalam database kependudukan. "Kemendagri tadi sudah menerima data DPO dari Kejaksaan Agung. Data DPO seluruh Indonesia," ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8).

"Data itu nanti kita masukkan ke dalam database kependudukan," tambahnya.
Ke depannya, kata dia, Kejaksaan Agung akan secara rutin menyetorkan data DPO kepada Dukcapil Kemendagri.

Pemberian data DPO ini menurut Zudan akan memanfaatkan sistem yang dibangun antara kedua belah pihak. Setelahdata DPO diterima Dukcapil Kemendagri, nantinya data tersebut juga akan diberitahukan kepada Dukcapil di daerah.

Dengan demikian, lanjut Zudan, jika ada buronan yang mengajukan permohonan layanan data kependudukan bisa segera diidentifikasi.

tag: #dpo  #kemendagri  #komisi-ii  #mohamad-muraz  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kursi Kosong Lama, Presiden Didesak Segera Tetapkan Sekjen KPU RI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 28 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Pansel sekjen KPU RI), telah menghasilkan 3 nama Calon Sekjen KPU RI pada tanggal 24 Juli ...
Berita

BPIP: Masyarakat Pancasila Adalah Masyarakat Pembelajar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono menyebut masyarakat Pancasila merupakan masyarakat pembelajar yang memiliki semangat untuk terus ...