Oleh Rihad pada hari Kamis, 13 Agu 2020 - 23:18:05 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Selidiki Dugaan Pemerasan Oknum Jaksa Terhadap 63 Kepala SMP

tscom_news_photo_1597335485.jpg
ilustrasi penyidik KPK (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan pemerasan oleh oknum jaksa terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan KPK saat ini terus mencari alat bukti. "Sementara prosesnya masih tahap penyelidikan, masih mencari dan juga alat bukti. Kejaksaan juga sedang sama melaksanakan penyelidikan," ujar Karyoto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8).

Ia pun meyakini kejaksaan dapat menanganinya, meskipun tidak menutup kemungkinan KPK juga dapat mengambil alih kasus tersebut. "Bagi kami tentunya kalau kejaksaan lebih intens dan lebih serius untuk mengambil langkah hukum, kami apresiasi, tetapi kalau mereka tidak mau dan tidak mampu ya tentunya akan kami ambil alih," ujarnya pula.

Selain itu, ia juga menyatakan KPK dapat melakukan supervisi jika nantinya kasus pemerasan tersebut ditangani oleh kejaksaan. "Kalau nanti bisa dilaksanakan kejaksaan, berarti KPK akan lakukan supervisi, sehingga kasus ini kami yakin bisa diselesaikan dengan baik dan benar," kata Karyoto.

KPK juga telah membenarkan memintai keterangan 63 kepala SMP tersebut di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis. Sebelumnya, sejumlah oknum jaksa yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan 63 kepala SMP itu terancam hukuman berat berupa pemecatan dengan tidak hormat.

"Kami rekomendasikan hukuman disiplin tingkat berat, namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil masih menunggu pimpinan Kejaksaan Agung," kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, di Pekanbaru, Selasa (4/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sedikitnya lima oknum jaksa kini tengah menanti sanksi itu. Pemberian sanksi ini, lanjut Raharjo, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Dugaan pemerasan ini tengah menuai sorotan di tengah masyarakat. Sebanyak 63 kepala sekolah mengundurkan diri massal dari jabatannya, karena mereka mengaku tertekan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengunduran diri itu, berawal adanya salah satu LSM membuat laporan ke Kejari Indragiri Hulu. Meski permasalahan dalam pengelolaan dana BOS sudah ditangani inspektorat, terhadap laporan itu, Korps Adhyaksa melakukan pemanggilan beberapa kepsek.

Namun, oleh oknum jaksa yang menangani laporan LSM itu, diduga memeras dengan meminta sejumlah uang kepada kepsek.

Saat ini para kepala sekolah itu telah kembali bertugas. Pengunduran diri mereka ditolak oleh Dinas Pendidikan setempat. Kejati Riau telah memberikan jaminan kepada para kepala sekolah tersebut dalam bertugas.

tag: #kpk  #kejaksaan  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Dengan Alasan Apapun Tidak Dibenarkan Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Oleh windarto
pada hari Sabtu, 19 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rabu, 16 September 2020 lalu, publik dihebohkan dengan pemberitaan di beberapa media nasional maupun lokal terkait orang tua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri ...
Berita

Pandemi Pukul Industri dan UMKM, MPR: Negara Harus Hadir Bantu UMKM

BANDUNG (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat luas hampir di semua sektor termasuk industri dan UMKM yang tidak bisa berproduksi ...