Oleh windarto pada hari Jumat, 14 Agu 2020 - 10:15:00 WIB
Bagikan Berita ini :

OJK Bekukan Izin Usaha BPR Lugano di Bantar Gebang Bekasi

tscom_news_photo_1597374900.jpg
Petugas menempel tanda pencabutan izin usaha mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lugano Bekasi. (Sumber foto : dok: Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lugano, yang beralamat di Jalan Sawo Raya Setu Nomor 41/7, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sejak 13 Agustus 2020.

Dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, pencabutan izin dilakukan setelah sampai batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu melakukan upaya penyehatan yang diminta OJK untuk keluar dari status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dan beroperasi secara normal dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sebesar 12 persen.

Sebelumnya OJK telah menetapkan status PT BPR Lugano sejak 16 Mei 2020 menjadi BDPK karena rasio yang kurang dari 0 persen.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan adanya permasalahan internal BPR yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR tersebut serta merujuk aturan OJK, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Lugano, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah BPR Lugano agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Editorial

Musyawarah Mufakat, Aklamasi, Atau Voting

Oleh
pada hari Selasa, 02 Des 2014
DALAM setiap majelis atau perjamuan besar, pasti ada persoalan bersama yang dibahas. Dan, nantinya akan menjadi sebuah ketetapan bersama. Persoalan bersama itu antara lain membahas program kerja, ...
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

FMB Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 22 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Ketua Pansus Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (FMB) mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan Pilkada serentak 2020 digelar tahun ini sampai ada kepastian pandemi ...
Berita

Komite II DPD RI Gali Informasi Terkait RUU Penanggulangan Bencana

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komite II DPD RI menilai ada beberapa permasalahan terkait draft RUU tentang Penanggulangan Bencana. Secara umum, usulan perubahan dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana ...