Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 31 Agu 2020 - 22:12:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Hergun: Revisi UU BI Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

tscom_news_photo_1598886760.jpg
Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kapoksi Gerindra di Badan Legislasi DPR, Heri Gunawan menilai perubahan ketiga terhadap UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Menurut politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun ini, revisi UU BI diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendongrak APBN serta kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang efektif.

"Ini supaya hakikat APBN sebagai instrumen nyata yang mengungkapkan sejatinya kebijakan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Hergun di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Anggota Komisi XI DPR ini menyebutkan, empat fungsi dalam perekonomian harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh bank sentral, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, currency, dan pengangguran atau uneployment.

BI sendiri menyebut bahwa makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik.

Karenanya, revisi UU BI akan mengembalikan sejumlah fungsi yang saat ini dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yaitu sebagai pengawas dan pengatur kelembagaan bank, pengawas dan pengatur mengenai kesehatan bank, serta pengawas dan pengatur tentang kehati-hatian bank dalam menjalankan bisnis.

"Diharapkan di samping koordinasi yang sinergis antara kebijakan fiskal dan moneter, juga bisa mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan terkait pengaturan makroprudensial. Mulai dari pengaturan utang luar negeri, pelaksanaan hedging yang lebih kuat, hingga repatriasi devisa," jelas wakil ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Melalui revisi UU ini BI nantinya diharapkan punya ruang gerak sehingga bisa mengambil aksi saat terjadi krisis. Sebagai contoh, peran BI di bidang UMKM masih terbatas lantaran sifatnya hanya memberi bimbingan saja. Tapi tidak bisa melakukan aksi untuk membantu UMKM

Demikian juga dengan anggota KSSK lainnya, seperti OJK dapat lebih fokus pengawasannya, seperti di bidang asuransi dan tekfin illegal. LPS pun perlu dikembangkan lebih luas. Contohnya tidak hanya menjamin simpanan tetapi juga menjamin dana asuransi.

"Menilik urgensi reformasi sistem keuangan, pandemi bisa menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penataan sektor keuangan. Mengingat saat pandemi seperti ini diperlukan penyesuaian peraturan terkait koordinasi antar lembaga bidang keuangan dalam merespon krisis ekonomi," tandas Hergun.

tag: #bank-indonesia  #dpr  #partai-gerindra  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Airlangga Tak Pernah Lapor Terpapar Covid-19, Patut Disayangkan

Oleh Rihad
pada hari Selasa, 19 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang diduga ternyata tidak pernah melapor sempat positif COVID-19. Tidak ada pemberitahuan soal itu sebelumnya, sehingga masyarakat ...
Berita

Diduga Ada Korupsi, Pihak BPJAMSOSTEK Tegaskan Akan Kooperatif Dengan Kejagung

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Divisi Komunikasi BPJAMSOSTEK Irvansyah Utoh Banja menegaskan, pihaknya tidak mengetahui secara detail penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ...