Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 03 Sep 2020 - 22:03:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Indonesia Terancam Resesi, HNW Minta Realisasi Perlindungan Sosial diberikan Dalam Bentuk Tunai

tscom_news_photo_1599145433.jpg
Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR (Sumber foto : Dokumen)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid MA, mengapresiasi realisasi bantuan sosial Kemensos yang telah mencapai 65%. Selanjutnya, agar masyarakat tidak menanggung beban yang semakin berat akibat resesi yang sudah diambang pintu, HNW meminta Kemensos untuk terus mempercepat penyaluran bantuan sosial tidak hanya dalam bentuk sembako, tapi diutamakan secara tunai.

Ini penting, agar roda ekonomi dapat berputar mengatasi resesi. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III yang tinggal tersisa satu bulan demi menghindarkan RI dari ancaman resesi dan dampak buruknya yang bisa berkepanjangan.

“Konsumsi masyarakat di kuartal II 2020 terkontraksi 5,51% termasuk untuk pengeluaran keseharian seperti makanan dan minuman. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli. Dengan catatan, Kemensos harus terus memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial, serta melaksanakan hasil evaluasi distribusi bantuan, agar masalahnya tak terulang lagi pada perode berikutnya," kata Hidayat usai rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Hidayat menilai realisasi anggaran perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 65% hingga 3 September 2020 sudah cukup bagus, namun harus terus didorong. Menurutnya, sekalipun program dirancang untuk distribusi sepanjang tahun, penting untuk meningkatkan realisasi di kuartal III untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam resesi dengan segala dampak buruknya. Karena jika resesi terjadi, selain dampak riil pada berkurangnya pekerjaan, ada juga dampak psikologis yang bisa mendorong pada irasionalitas pasar, serta menghadirkan kepanikan yang akan memperparah penyebaran covid-19.

Hidayat meminta Kemensos untuk mengalihkan bantuan-bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Pasalnya, kontraksi konsumsi di kuartal II paling besar terjadi di Jawa, yakni -6,69%. Dalam konteks ini, bantuan sembako Jabodetabek tidak akan terlalu efektif karena tidak mendorong daya beli sehingga tidak terjadi transaksi ekonomi di masyarakat. Bantuan langsung tunai juga dinilai lebih aman dari penyimpangan dan korupsi oleh oknum penyalur.

“Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia. Seharusnya bantuan diubah ke dalam bentuk tunai saja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat lokal secara langsung, yang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi warga, dan meningkatkan kohesivitas sosial diantara mereka, yang juga akan menjadi therapi atasi covid-19," tegas Hidayat.

tag: #hidayat-nur-wahid  #pks  #jokowi  #resesi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Buka Puasa Bersama Komunitas Morgan Sports Club, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina komunitas otomotif mobil klasik asal Inggris Morgan Sports Car Club Indonesia (MSCCI) dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ...
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...