Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 24 Sep 2020 - 09:27:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Bagaimana Jika Terjadi Klaster Virus Baru di Pilkada 2020? Ini Pesan DPR untuk Kemenkes

tscom_news_photo_1600914314.jpg
Ilustrasi protokol kesehatan saat pilkada (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR Saniatul Lativa tak mempermasalahkan pilkada 2020 tetap diselenggarakan di musim pandemi, selagi pelaksananya semua pihak mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, aparat Kepolisian dan TNI juga diharapkan membantu pengawasan dan menindak siapapun pelanggar aturan yang sudah ditetapkan.

"Yang penting kan menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Itu saja sih yang harus di sosialisasikan baik oleh tim maupun oleh pasangan calon (paslon)," kata Saniatul Lativa saat dihubungi, Rabu, 23 September 2020.

Saniatul pun menuturkan pasangan calon (paslon) kepala daerah harus menjadi garda terdepan untuk penerapan protokol kesehatan itu sendiri seandainya ada masyarakat yang tidak patuh.

"Yang kumpulkan massa itu otomatis paslon dengan tim, bagaimana caranya tim ini mengumpulkan tidak lebih dari 20 orang dan tidak mengerahkan massa yang banyak," kata politikus Partai Golkar inim

Saniatul menjelaskan penyebaran virus terjadi karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ia mencontohkan ketika berada di lingkungan yang umumnya masih menjadi tempat aktivitasnya, masyarakat terlihat patuh memakai masker.

Saniatul Lativa


Namun sayangnya, ketika berada ditempat yang tak mereka kenali justru tak ada yang mengenakan masker. Seharusnya, kata Saniatul, baik itu ketika bersama teman, keluarga, masker tetap harus dipakai.

Saniatul juga meminta kepada Kementerian Kesehatan agar siap dengan segala pelayanan kesehatan. Mulai dari fasilitas kesehatan seperti tempat tidur di rumah sakit, tenaga kesehatan yang memadai, alat pelindung diri atau APD memadai dan alat kesehatan pendukung lainnya.

Seturut dengan hal itu, Saniatul meminta semua pihak mewaspadai klaster baru penyebaran covid-19 pada pilkada 2020 yang akan digelar 9 desember mendatang.

"Artinya siap dengan jumlah tempat tidur yang disediakan di rumah sakit apabila tidak terduga ada klaster pilkada. Kita harapkan tidak ada klaster baru pilkada atau bahkan menurun tidak ada kenaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja/dengar pendapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Senin (21/9/2020), anggota komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Sukamto meminta Pilkada 2020 ditengah pandemi covid-19 tidak dilaksanakan seluruhnya di 270 daerah. Tetapi hanya dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak masuk zona merah covid-19.

Menurutnya, hal itu perlu menjadi pertimbangan pemerintah maupun penyelenggara Pilkada agar demokrasi tetap berjalan serta penyebaran covid-19 juga bisa ditekan. "Jadi harus diperhatikan daerah zona hijau, kuning dan merah penyebaran covid-19," kata Sukamto.

tag: #pilkada-2020  #covid-19  #komisi-ii  #saniatul-lativa  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...