Oleh Rihad pada hari Sabtu, 03 Okt 2020 - 20:09:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Polisi Diminta Bongkar Mafia RS yang Memanfaatkan Data Covid-19 untuk Raih Keuntungan

tscom_news_photo_1601730594.png
Ist ilustrasi pasien (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Bareskrim Polri diminta membongkar mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meraih keuntungan. "Segera bongkar mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meraih keuntungan dengan cara meng-COVID-kan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena COVID-19," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/10).

Neta melihat Bareskrim Polri belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut. Padahal, kata dia, tudingan meng-COVID-kan orang sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial.

Bahkan, Neta juga menyinggung ucapan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Semarang, Jumat (2/10), terkait dengan isu rumah sakit rujukan meng-COVID-kan pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Saat itu Moeldoko menegaskan, "Harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat ini segera tertangani."

Neta menyayangkan hingga kini Bareskrim Polri belum ada tanda-tanda akan bergerak.

Berdasarkan data IPW, keuntungan yang diperoleh mafia rumah sakit dalam meng-COVID-kan orang jumlahnya tidak sedikit sebab biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp290 juta.

"Jika mafia rumah sakit meng-COVID-kan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang mereka "rampok" di tengah pandemi COVID-19 ini," ujarnya.

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien COVID-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah.

Untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.

Neta menilai angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk "merampok" anggaran tersebut.

Ia pun tak mengherankan apabila banyak kabar beredar mengenai masyarakat yang diminta menandatangani surat pernyataan bahwa anggota keluarganya terkena COVID-19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit.

"Padahal, sesungguhnya keluarga terkena penyakit lain. Selain itu, ada orang diperkirakan COVID-19 lalu meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif," katanya.

Neta menambahkan bahwa kejahatan yang melibatkan oknum rumah sakit ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara.

Apabila Bareskrim Polri tidak peduli terhadap kasus tersebut, Neta menyarankan agar kejaksaan dan KPK segera turun tangan agar situasi pandemi ini tidak dimanfaatkan oleh para mafia rumah sakit yang ingin mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat.

"Bareskrim Polri, kejaksaan, dan KPK perlu bekerja cepat menangkap para mafia rumah sakit dan segera menyeretnya ke Pengadilan Tipikor," ujar Neta.

Peringatan Moeldoko

Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta agar rumah sakit jujur terhadap data kematian pasien di tengah pandemi covid-19 untuk mencegah keresahan di masyarakat. Moeldoko menegaskan agar laporan kematian pasien tak selalu dikaitkan dengan covid-19 sebagai penyebabnya. Hal ini disampaikan Moeldoko saat melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, dan bertemu Gubernur Ganjar Pranowo, Kamis (1/10) kemarin.

"Tadi saya diskusi banyak dengan pak gubernur, salah satunya tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus kita lihat kembali, jangan semua kematian pasien dikatakan akibat Covid-19," kata Moeldoko dikutip dari Antara, Jumat (2/10).

Moeldoko mengatakan, selama ini ada isu yang berkembang bahwa rumah sakit rujukan "meng-COVID-kan" semua pasien yang meninggal dunia untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Misalnya orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan justru didefinisikan meninggal karena covid-19 oleh rumah sakit yang menangani. Sementara dari hasil tes menunjukkan negatif covid-19.

"Ini perlu diluruskan agar jangan sampai menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membenarkan ada rumah sakit rujukan di Jateng yang mendefinisikan pasien meninggal dunia akibat covid-19. Padahal hasil tesnya belum keluar saat dinyatakan meninggal dunia. Saat hasil tesnya keluar pun, kata dia, hasilnya ternyata negatif.

"Tadi Pak Moeldoko tanya, itu bagaimana ya banyak asumsi muncul semua yang meninggal di rumah sakit "di-COVID-kan". Ini sudah terjadi di Jawa Tengah. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini," katanya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar telah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan covid-19 di Jateng dan pihak terkait agar memverifikasi terlebih dulu sebelum mengekspos data kematian pasien.

"Seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan "statement" keluar," ujarnya.

Ia tak memungkiri akan terjadi keterlambatan data akibat verifikasi tersebut. Namun, menurutnya, hal itu wajar alih-alih terjadi risiko lain akibat data yang tidak tepat.

"Delay data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," kata Ganjar.

tag: #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Zoom

Menyoroti Revolusi Akhlak Habib Rizieq, Apa Kata Istana?

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Senin, 19 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Munarman belakangan melontarkan isu soal kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Ia mengungkapkan jika Habib Rizieq ...
Zoom

UU Ciptaker Jadikan UMKM Mendapat Kemudahan, Benarkah?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dipercaya akan mempermudah perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tapi masih banyak pekerjaan rumah agar kemudahan ...