Oleh Alfin Pulungan pada hari Senin, 05 Okt 2020 - 09:39:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi Nasdem Ikut Setujui RUU Cipta Kerja, Tapi Juga Akui Buruh Dirugikan

tscom_news_photo_1601865583.jpeg
Politikus Nasdem, Taufik Basari (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengakui RUU Cipta Kerja memuat ketentuan yang bisa merugikan kalangan buruh. Taufik menyebutkan salah satunya yang membuat buruh dirugikan adalah dalam hal upah dan pesangon.

Meski begitu, Taufik menuturkan Fraksinya tetap menyetujui RUU Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna. Alasannya, sebut dia, karena RUU Cipta Kerja juga memuat ketentuan perlindungan terhadap petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat.

"Kalau kami tolak maka perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut menjadi hilang. Memang harus diakui khusus untuk buruh, utamanya terkait pesangon, buruh sangat dirugikan. Tapi ada yang berhasil kami jaga juga hak-hak buruh dalam RUU Ciptaker," katanya saat dihubungi wartawan, Ahad, 4 Oktober 2020.

Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, Fraksi Nasdem menyadari sejak awal RUU Cipta Kerja akan tetap disahkan meski ada fraksi yang menyatakan menolak.

Namun, kata Taufik, Fraksi Nasdem tetap ikut membahas lantaran ingin memperbaiki sejumlah pasal bermasalah di dalamnya.

"Kami tidak ingin sekadar menolak di ujung tapi dalam pembahasan tidak berbuat apa-apa untuk mengawalnya," ujarnya.

Sebagai informasi, rapat panitia kerja RUU Ciptaker tanggal 27 September awalnya telah menyepakati antara Pemerintah dan DPR bahwa jumlah pesangon tidak mengalami perubahan sebagaimana dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU Ketenagakerjaan pesangon berjumlah 32 kali gaji dengan dengan perubahan skema yakni 23 kali gaji ditanggung pengusaha dan sembilan kali gaji ditanggung Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah.

Namun pada rapat Panja RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober, pemerintah mengajukan perubahan yakni menjadi 25 kali gaji dengan skema 19 kali gaji ditanggung pengusaha dan enam kali gaji ditanggung JKP.

Alasan pemerintah mengajukan kebijakan itu agar dapat memberikan kepastian mengenai realisasinya karena selama ini menurut data pemerintah hanya 7 persen yang mampu merealisasikan pesangon sebagaimana skema UU Ketenagakerjaan.

tag: #ruu-ciptaker  #partai-nasdem  #taufik-basari  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Bengkulu Diguncang Gempa

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 24 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Provinsi Bengkulu diguncang Gempa dengan Magnitudo (M=) 4,9, Minggu (24/1/2021), pukul 20.03 WIB. BMKG menyatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.  Dari analisis ...
Berita

Garuda Indonesia Tetap Disiplin dalam Perawatan Meski Pandemi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan bahwa pihaknya tetap konsisten dalam melakukan perawatan pesawat. Hal tersebut tetap dilakukan meski dalam masa ...