JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 99,12 persen per 12 November 2020.
"Jika dilihat dari sisi unit, maka penyaluran dana FLPP telah mencapai 99 persen lebih. Namun jika dilihat dari nilai rupiah sebesar Rp11 triliun yang dikelola PPDPP tahun ini, baru mencapai 94,62 persen, sehingga penyaluran dana FLPP akan melebihi target unit yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami optimis bisa sampai 107.600 unit,” ujar Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11)..
Penyaluran dana FLPP telah mencapai 99,12 persen jika dibandingkan dengan unit target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 102.500 unit.
Tercatat per 12 November 2020, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 101.600 unit senilai Rp10,408 triliun, sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 sebanyak 757.202 atau senilai dengan Rp54,77 triliun.
Di penghujung tahun 2020, menurut Arief Sabaruddin, PPDPP masih memiliki beberapa agenda penting yang akan segera direalisasikan.
Peluncuran e-FLPP V.2 yang akan segera dilakukan akhir November yang merupakan upaya peningkatan layanan FLPP menjadi lebih baik. Hanya dengan empat langkah bank pelaksana dengan cepat bisa mengajukan berkas calon penerima dana FLPP.
“Cukup hanya login melalui website eflpp.ppdpp.id, pilih dan cek berkas kemudian pihak PPDPP akan melakukan persetujuan berkas dan penandatangan digital, maka selesai. Berkas permintaan pembayaran dana FLPP siap untuk dibayarkan, sehingga one day services dapat segera direalisasikan,” kata Arief Sabaruddin.
Selain itu pada Desember 2020 sebelum memasuki libur penghujung tahun, PPDPP akan segera merilis SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) dan melakukan penandatangan akad perjanjian kerja sama dengan bank pelaksana untuk penyaluran dana FLPP tahun 2021.
“Kami memiliki tugas dan kepercayaan besar di tahun 2021. Mengelola dana FLPP sebanyak Rp19,1 triliun untuk 157.500 unit, sehingga kami bersama mitra kerja bank pelaksana akan bekerja dua kali lebih cepat dibandingkan dengan tahun ini,” kata Direktur Utama PPDPP tersebut.
Hunian Layak
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan lagi bahwa kementeriannya berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki hunian layak. Upaya peningkatan infrastruktur di bidang perumahan dilakukan dalam bentuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang tahun ini menggunakan metode Padat Karya Tunai (PKT).
"Program BSPS adalah upaya pemerintah membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kami ingin meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni, sekaligus memberikan pekerjaan untuk masyarakat sekitar penerima bantuan ini," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Di Provinsi Jawa Tengah, Kementerian PUPR menambahkan alokasi 2.000 unit rumah untuk MBR di 5 kabupaten dan kota. Sebelumnya berjumlah 15.450 unit.
"Kementerian PUPR melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, tahun ini menangani 17.450 unit rumah tidak layak huni untuk dibedah dan diperbaiki," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Jawa III, Mochamad Mulya Permana, saat melakukan Serah Terima Buku Tabungan Program BSPS kepada penerima bantuan di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Sebanyak 5 kabupaten kota yang mendapatkan tambahan alokasi penerima bantuan diantaranya, Kabupaten Pemalang (1501 unit), Kabupaten Temanggung (220 unit), Kabupaten Sragen (149 unit), Kabupaten Magelang (120 unit), dan Kota Semarang (10 unit).
Untuk alokasi tambahan 2.000 unit sudah dalam proses pengerjaan di lapangan yang dimulai bulan ini dan ditargetkan selesai Desember.
“Dengan ditambahnya alokasi BSPS di Provinsi Jawa Tengah, membuat kami semakin semangat untuk terus membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sebanyak 2.000 unit ini, optimistis mampu tersalurkan dan selesai akhir tahun ini," tambah Mochamad Mulya.
Total jumlah bantuan yang disalurkan Kementerian PUPR untuk Program BSPS di Jateng mencapai Rp 305,37 miliar. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik sudah mencapai 79,48 persen.
Bantuan BSPS yang diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan bahan bangunan. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit adalah sebesar Rp 17,5 juta, yang mana Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
